Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Mulai 1 Juni 2019, Pemerintah Pungut Pajak Karbon

A+
A-
1
A+
A-
1
Mulai 1 Juni 2019, Pemerintah Pungut Pajak Karbon

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Setelah beberapa tahun mengalami penundaan, pajak karbon di Afrika Selatan resmi berlaku mulai 1 Juni 2019.

Presiden Cyril Ramaphosa telah menandatangani undang-undang (UU) terkait pajak karbon tersebut pada Minggu (26/5/2019). Dengan demikian, perdebatan yang dimulai sejak 2010 resmi berakhir. Afrika Selatan menjadi salah satu dari sekitar 40 negara di dunia yang mengadopsi carbon-pricing program.

“Pajak akan diberlakukan secara bertahap,” demikian informasi yang dikutip dari NPR, Senin (27/5/2019).

Baca Juga: Rencana Pajak Karbon Uni Eropa Bikin Eksportir Rusia Geregetan

Pada fase pertama, pemajakan akan berjalan hingga Desember 2022 dengan nilai pajak sekitar US$8,34 per ton setara CO2. Namun, berdasarkan pernyataan Departemen Keuangan Nasional, keringanan pajak akan secara signifikan mengurangi tarif efektif.

Adapun fase kedua kebijakan akan dimulai pada 2023 dan berakhir pada 2030. Pemerintah akan menilai dampak pengenaan pajak dan kemajuan negara dalam mencapai sasaran emisi sebelum meninggalkan fase pertama dan masuk ke fase kedua.

Para pendukung pajak karbon mengatakan biaya sebenarnya dari emisi karbon – kontributor utama perubahan iklim – tidak tercermin dalam harga bahan bakar fosil. Banyak ekonom berpendapat pengenaan pajak karbon akan menghasilkan pergeseran ke arah sumber energi yang lebih bersih.

Baca Juga: Sambut Pemulihan Ekonomi, Ini Pajak yang Disarankan IMF

Perusahaan listrik milik negara, Eskom, sebelumnya mengatakan pajak karbon akan menaikkan harga listrik dan menggerus laba. Namun, Departemen Keuangan Nasional mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan adanya kenaikan harga listrik.

Raksasa industri padat energi, seperti produsen baja dan produsen emas, telah menentang pajak karbon. Mereka beranggapan kebijakan tersebut akan menaikkan biaya terlalu banyak sehingga pada gilirannya berisiko menggerus laba. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Tolak Permintaan Petani Soal Pajak Karbon, Seperti Apa?
Topik : pajak karbon, carbon tax, Afrika Selatan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 14 Juni 2019 | 11:10 WIB
KANADA
Senin, 13 Mei 2019 | 15:18 WIB
SELANDIA BARU
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020