Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Minimalkan Praktik Penghindaran Pajak , India Pangkas Waktu Domisili

A+
A-
1
A+
A-
1
Minimalkan Praktik Penghindaran Pajak , India Pangkas Waktu Domisili

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman

NEW DELHI, DDTCNews - Pemerintah India akan memangkas waktu tinggal dari 182 hari menjadi 90 hari guna meminimalkan praktik penghindaran pajak yang seringkali dilakukan oleh orang-orang kaya.

Rencana tersebut merupakan rekomendasi dari satuan tugas pemerintah India (task force on direct taxes), di mana tujuan dari rencana tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak India.

Anggota Central Board of Direct Taxation (CBDT) Akhilesh Ranjan mengatakan pemerintah perlu mengubah ketentuan waktu domisili di India agar makin banyak orang yang menjadi target pajak.

Baca Juga: Tarif PPN Jadi 15%, Otoritas Pajak Temukan Ribuan Pelanggaran

“Pemerintah menetapkan waktu tinggal selama 182 hari sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak. Namun, aturan itu sering disalahgunakan oleh orang-orang kaya,” katanya, Jumat (17/01/2020).

Imbasnya, lanjut Ranjan, banyak orang-orang kaya baik dari warga negara India maupun ekspatriat yang meninggalkan India sebelum waktu tinggal itu habis guna menghindari membayar pajak.

Ranjan meyakini pemangkasan durasi tinggal akan mencegah orang-orang kaya bepergian ke luar negeri demi menghindari pajak.

Baca Juga: OECD: Sumbangan PPh Badan Terhadap Penerimaan Negara Terus Membesar

Satgas tersebut juga merekomendasikan ketentuan mengenai warga yang tidak termasuk wajib pajak apabila tidak tinggal di India selama 7 tahun dalam rentang waktu 10 tahun terakhir.

Belakangan ini, orang-orang kaya di India memang sedang diburu pemerintah. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman pernah mengumumkan ingin menarik pajak lebih besar dari warga super kaya.

Dilansir dari Businessinsider, Nirmala mengatakan wajib pajak yang memiliki penghasilan hingga Rp9,6 miliar per tahun akan dikenai pajak tambahan atau secara total dikenai pajak hingga 42,7%. (RIG)

Baca Juga: Dua Dekade, OECD Catat Tarif PPh Badan di Dunia Terpangkas 7,4%
Topik : penghindaran pajak, otoritas pajak, india, waktu domisili, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL