Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Meski PPh dan PTE Belum Dipungut, PPN Bisa Jadi Alat Estimasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Meski PPh dan PTE Belum Dipungut, PPN Bisa Jadi Alat Estimasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan digital multinasional bisa digunakan untuk mengestimasi pajak penghasilan (PPh) yang dibayar oleh penyedia layanan digital asing ke depan.

"Secara estimasi kita bisa katakan income yang diperoleh mereka dari Indonesia berdasarkan PPN-nya. Ini bisa jadi bahan teman-teman pajak dalam pemungutan PPh nanti," ujar Sri Mulyani, Senin (1/12/2020).

Meski PPh ataupun pajak transaksi elektronik (PTE) atas perusahaan digital multinasional yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan sudah diatur pada UU No. 2/2020, Sri Mulyani berpandangan kesepakatan atas Pillar 1: Unified Approach tetap diperlukan.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Menurut Menkeu, kesepakatan dalam pemungutan PPh atas penghasilan yang diperoleh perusahaan asing di negara pasar masih belum tercapai karena masalah pembagian keuntungan lintas yurisdiksi. Hal ini berbeda dengan PPN yang bisa dipungut tanpa memerlukan adanya persetujuan.

"Tentu kami berharap agreement bisa tercapai karena ini memberikan kepastian. Meski demikian, kalau tidak tercapai bukan berarti Indonesia tidak bisa memungut pajaknya," ujar Sri Mulyani.

Ia menekankan pemerintah akan tetap memungut pajak dari perusahaan digital asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Kami akan memungut apa yang kita anggap sebagai hak, terutama PPN," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Untuk diketahui, UU No. 2/2020 atau yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 telah mengatur mengenai pengenaan PPh atau PTE serta PPN atas perusahaan digital asing.

Ketentuan mengenai PPN atas barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) telah diatur secara lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2020.

Adapun ketentuan pengenaan PPh ataupun PTE masih belum diatur hingga saat ini. Pada UU No. 2/2020, PPh akan dikenakan atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN) yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence.

Baca Juga: Bamsoet Sebut PPHN Bisa Dibentuk dengan Ketetapan MPR

Ketentuan mengenai kehadiran ekonomi signifikan tersebut ditetapkan berdasarkan peredaran bruto konsolidasi grup, penjualan di Indonesia, dan pengguna aktif di Indonesia. (Bsi)

Topik : pajak digital, PPh, PTE, perusahaan digital multinasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PMK 68/2022

Pegang Uang Publik, Exchanger Kripto Diminta Segera Daftar ke Bappebti

Kamis, 04 Agustus 2022 | 17:15 WIB
KP2KP WONOGIRI

Omzet di Bawah PTKP Tak Perlu Setor PPh, Jangan Lupa Pencatatan Rutin

Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Ada CRM, Pengawasan Wajib Pajak UMKM Bakal Dilakukan Lebih Detail

Rabu, 03 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP TOMOHON

Petugas ke Pedagang: Omzet Belum Rp500 Juta, Belum Wajib Bayar Pajak

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya