Berita
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Menyongsong Indonesia Maju Melalui Peran Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Menyongsong Indonesia Maju Melalui Peran Pajak

PADA seri sebelumnya, telah diulas pasang surut peran pajak dalam pembangunan Indonesia. Mulai dari tantangan pendanaan republik yang masih muda (1945-1966), pembangunan dari berkah minyak (1967-1983), dan tinta emas reformasi pajak (1984-1997). Selanjutnya, terdapat format baru pengelolaan keuangan negara (1998-2004), dan liku-liku pajak di era yang kian kompleks (2005-2020).

Tujuh puluh lima tahun sudah Indonesia merdeka. Telah banyak pelajaran yang dapat kita petik. Di atas itu semua, terdapat satu simpulan utama.

Secara gradual dan antarwaktu, peran pajak dalam pembangunan Indonesia makin mengemuka. Pajak, sebagai instrumen fiskal, kian lekat dengan berbagai tujuan pembangunan bangsa.

Mulai dari perannya untuk mendanai berbagai program kesejahteraan, alokasi sumber daya ekonomi, tata kelola pemerintahan yang demokratis, kontrak fiskal, sarana pemersatu, instrumen daya saing, kesetaraan, dan sebagainya.

Secara tidak langsung, ini mengonfirmasi pendapat Owens (2009). Dalam konteks pembangunan, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan dan alat mencapai pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut lagi, pajak turut berperan dalam kelembagaan dan demokrasi.

Selama tujuh puluh lima tahun merdeka, upaya mengedepankan pajak dalam konteks pembangunan juga bersifat estafet. Rezim yang satu dengan yang lainnya saling mengoreksi dan melengkapi guna mewujudkan format yang ideal dan paripurna. Setiap periode tentu memiliki tantangan dan kendalanya masing-masing. Namun, itu tidak pernah menyebabkan adanya kemandekan.

Walau makin membaik, peran tersebut belum sedemikian optimal. Dalam hal ini, rapor tax ratio bisa jadi indikasi utama. Hingga saat ini kita masih belum mencapai angka minimum tax ratio yang diajukan oleh IMF (Gaspar, et. al., 2019) yakni sebesar 15%. Target tersebut diperlukan dalam rangka menjamin pembangunan yang berkesinambungan.

Menariknya, terdapat dua literatur yang sejatinya dapat merefleksikan gambaran historis pajak di Indonesia. Pertama, tulisan Richard M. Bird berjudul Taxation and Development: What Have We Learned from Fifty Years of Research (2012).

Kedua, buku karangan Vito Tanzi, The Ecology of Tax Systems: Factors that Shape the Demand and Supply of Taxes (2019).

Pada dasarnya, kedua tulisan itu tidak secara spesifik mengangkat kasus tentang Indonesia. Perlu kita pahami, Bird dan Tanzi merupakan ahli pajak yang memiliki pengalaman panjang dalam mengamati, meneliti, dan mendesain sistem pajak di berbagai negara.

Tidak heran jika kedua tulisan tersebut lebih bersifat filosofis, rangkuman tren global, dan mengambil benang merah keterkaitan antarperistiwa.

Bird menyatakan perkembangan area pajak di berbagai negara dapat dikategorikan dalam tiga model, Tax Model 1.0, 2.0, dan 3.0. Seiring perkembangan zaman serta dinamika ekonomi-sosial-politik, kini kita telah berada di era Tax Model 3.0. Cirinya, sistem pajak tidak merujuk kepada suatu mazhab, sistem, dan blueprint tertentu.

Sistem pajak justru harus didesain secara customized dengan mempertimbangkan kebutuhan ‘pelanggan’ yakni masyarakat dan sasaran yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu fokus pada dua area penting, yaitu administrasi pajak dan aspek politik.

Berikutnya, Tanzi memperlihatkan bahwa seiring berjalannya waktu, sistem pajak tidak hanya ditujukan semata-mata untuk penerimaan, tetapi juga untuk mencapai berbagai tujuan lainnya. Tujuannya bisa bervariasi dan saling bertolak belakang, bahkan pada waktu yang bersamaan.

Akan tetapi, berbagai tujuan tersebut (sisi permintaan) akan dipengaruhi oleh situasi di setiap negara. Situasi tersebut mencakup struktur ekonomi, situasi makroekonomi, teknologi, globalisasi, dan perkembangan lainnya semisal desentralisasi.

Oleh Tanzi, hal-hal tersebut dikelompokkan sebagai sisi penawaran. Interaksi antara demand dan supply tersebut serta interaksi antarpemangku kepentinganlah yang akan menentukan wujud peran pajak dalam pembangunan di setiap negara.

Lantas, bagaimana kita harus memandang peran pajak dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang? Ekosistem pajak di Indonesia sejatinya telah menyediakan pra-kondisi kita ke arah yang lebih ideal.

Perkembangan teknologi administrasi pajak, kestabilan pertumbuhan, edukasi pajak, hingga dorongan transparansi, relatif sudah kita capai. Adanya bonus demografi serta meningkatnya kelas menengah Indonesia juga menjadi hal-hal potensial baru lainnya.

Selain itu, ide Tanzi mengenai ekosistem pajak sejatinya tidak hanya mendorong kita untuk lebih jeli dalam memetakan berbagai kelemahan, tetapi juga upaya untuk mengatasinya.

Dalam hal ini, kerjasama antarpemangku kepentingan perlu semakin ditonjolkan. Seyogyanya, pajak menjadi tanggung jawab dan wujud gotong royong kita sebagai anak bangsa.

Merujuk kepada ide Bird, faktor politik selalu jadi elemen penentu. Politik akan menentukan bentuk, agenda, dan peran pajak Indonesia dalam pembangunan.

Lebih penting lagi, faktor inilah yang bisa menjadi katalis kolaborasi antarkelompok masyarakat untuk secara bersama-sama mewujudkan keberhasilan peran pajak menuju Indonesia Emas 2045. Pajak Kuat, Indonesia Maju.

(Disclaimer)
Topik : Peran Pajak dalam Pembangunan dari Masa ke Masa, DDTC Fiscal Research, pajak, analisis pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rifki Gasspoll

Minggu, 13 September 2020 | 18:02 WIB
ohhh begitu https://didaktikonline.xyz/

Muhammad Munip Soehendi

Senin, 24 Agustus 2020 | 17:08 WIB
Dirgahayu Republik Indonesia ke 75. Merdeka!! Telah banyak kontribusi yang di berikan masyarakat melalui pajak demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran negara tercinta ini, semoga seiring bertambahnya semangat juang dan mudahnya arus transformasi dapat meningkatkan awerness serta kepatuhan masy ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:45 WIB
KOTA PEKANBARU
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:09 WIB
KOTA BLITAR
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 13:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:01 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 10:01 WIB
BELANJA DAERAH