IRLANDIA

Menilik Lagi Perubahan Sikap Irlandia Soal Pajak Minimum Global

Syadesa Anida Herdona | Kamis, 11 November 2021 | 13:30 WIB
Menilik Lagi Perubahan Sikap Irlandia Soal Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe. (foto: Dara Mac Dónaill/irish times)

DUBLIN, DDTCNews – Setelah cukup lama kukuh menolak, Irlandia akhirnya menyetujui kesepakatan pajak minimum global. Irlandia memang selalu menyuarakan kekhawatirannya tentang kesepakatan pajak minimum global yang ditakutkan berimbas pada iklim investasi. Namun, kini Irlandia berubah haluan.

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe pun menyadari bahwa keuntungan bagi negaranya akan lebih besar dengan bergabung dalam kesepakatan ketimbang kukuh menolak pajak minimum global.

Saat ini Irlandia telah menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 12,5%. Tarif tersebut lebih kecil dibanding tarif pajak minimum global yang disepakati sebesar 15%.

Baca Juga:
Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Seperti diketahui, Irlandia pada awalnya tidak menyetujui proposal Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang disepakati negara Inclusive Framework pada Juli 2021. Kala itu, tarif pajak korporasi minimum global yang disepakati adalah 'paling rendah' sebesar 15%.

Diksi 'paling rendah' pada kesepakatan awal dipandang bisa menimbulkan ketidakpastian dalam jangka menengah dan panjang. Saat itu Irlandia enggan turut serta menyetujui Pilar 2 versi Juli 2021.

Pada Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy yang baru saja disepakati pada 8 Oktober, frasa 'paling rendah' telah dihapus sehingga dapat dipastikan tarif pajak korporasi minimum global bakal tetap sebesar 15% dan tidak akan meningkat pada masa yang akan datang.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

"Pembatasan tarif yang dikenakan sangat penting karena perjanjian tersebut akan memungkinkan yurisdiksi lain untuk mengenakan pajak tambahan bagi anak perusahaan multinasional,” tulis MNETax, dikutip (11/11/2021).

Besaran tarif pajak minimum global menjadi fokus terpenting bagi Irlandia, pasalnya hal ini dapat mengurangi daya tarik Irlandia yang menawarkan tarif PPh badan yang relatif rendah.

Meskipun pilar 2 jadi alasan Irlandia untuk tak langsung ambil bagian dalam kesepakatan global, namun pilar 1 dipandang sebagai hal signifikan bagi negara yang mempunyai ribuan kastil tersebut.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Pada akhirnya kesepakatan global tersebut tak akan banyak memengaruhi iklim perpajakan di Irlandia. Hal ini lantaran 95% perusahaan di Irlandia tak memenuhi threshold dalam kesepakatan. Untuk itu, bagi perusahaan-perusahaan tersebut, Irlandia tetap akan mengenakan tarif PPh badan 12,5%.

Tarif pajak 15% akan berlaku bagi 56 perusahaan multinasional Irlandia yang mempekerjakan sekitar 100.000 orang dan 1.500 perusahaan asing yang berbasis di Irlandia dan mempekerjakan 400.000 orang.

Sementara itu, tarif pajak 12,5% akan menyasar 160.000 bisnis yang beroperasi di Irlandia dengan pendapatan kurang dari €750 juta per tahun. Pada sektor tersebut, terdapat 1,8 juta pekerja yang menggantungkan penghasilannya.

Baca Juga:
Diskon PPh Badan 50% Bisa Dimanfaatkan WP Badan Tanpa Lewat Permohonan

Sebagai informasi, Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan yang lebih adil karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Sementara itu, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) bertujuan untuk mengurangi tingkat kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Pilar 2 akan memastikan perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak minimum 15%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara