Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mengajukan Restitusi? Download Aturan Lengkapnya Di Sini

3
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Rumitnya mengurus restitusi atau pengembalian pendahuluan kelebihan pajak mungkin adalah masalah yang paling sering dikeluhkan wajib pajak di Indonesia. Waktu maksimal yang diperlukan untuk itu 12 bulan sejak dokumen permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Masa 12 bulan adalah waktu yang panjang. Iya kalau dokumen permohonanannya sudah dinyatakan lengkap, kalau tidak, tentu bisa lebih dari 12 bulan. Dengan membandingkannya dengan beberapa negara, kita tahu bahwa itu waktu yang sungguh lama.

Sebagian negara ada yang 60 hari atau 180 hari. Biasanya, makin maju negaranya, makin baik restitusinya. Karena itu, dunia internasional juga memotret waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan restitusi, dan memasukkannya dalam pemeringkatan Ease of Doing Business.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

Sebab, pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak mempercepat restitusi. Ia adalah hak wajib pajak, konsekuensi logis dari sistem PPN yang dianut Indonesia. Justru, makin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan restitusi, makin baik layanan yang diberikan Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 pada 12 April 2018. PMK ini merevisi PMK sebelumnya yang mengatur tata cara restitusi dan profil risiko wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi.

PMK ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK No.71/PMK.03/2010, Pasal 5 sampai 7 PMK No.72/PMK.03/2010, Pasal 18A PMK No.147/PMK.04/2011, PMK No.74/PMK.03/2012, dan PMK No.198/PMK.03/2013.

Baca Juga: Insentif Fiskal Maskapai Udara Perlu Dikawal

Lalu bagaimana PMK 39/2018 itu mengaturnya? Apakah ada ketentuan lain yang masih harus diperhatikan wajib pajak untuk mengajukan permohonan restitusi? Download aturan lengkap restitusi pajak di sini:

Undang-Undang (UU):

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: Simak Lagi, Ini 16 Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  • PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
  • PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Peraturan Direktur Jenderal:

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal:

Baca Juga: Wah, Sewa Pesawat dari Luar Negeri Tidak Dipungut PPN

Sebagian negara ada yang 60 hari atau 180 hari. Biasanya, makin maju negaranya, makin baik restitusinya. Karena itu, dunia internasional juga memotret waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan restitusi, dan memasukkannya dalam pemeringkatan Ease of Doing Business.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

Sebab, pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak mempercepat restitusi. Ia adalah hak wajib pajak, konsekuensi logis dari sistem PPN yang dianut Indonesia. Justru, makin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan restitusi, makin baik layanan yang diberikan Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 pada 12 April 2018. PMK ini merevisi PMK sebelumnya yang mengatur tata cara restitusi dan profil risiko wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi.

PMK ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK No.71/PMK.03/2010, Pasal 5 sampai 7 PMK No.72/PMK.03/2010, Pasal 18A PMK No.147/PMK.04/2011, PMK No.74/PMK.03/2012, dan PMK No.198/PMK.03/2013.

Baca Juga: Insentif Fiskal Maskapai Udara Perlu Dikawal

Lalu bagaimana PMK 39/2018 itu mengaturnya? Apakah ada ketentuan lain yang masih harus diperhatikan wajib pajak untuk mengajukan permohonan restitusi? Download aturan lengkap restitusi pajak di sini:

Undang-Undang (UU):

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: Simak Lagi, Ini 16 Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  • PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
  • PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Peraturan Direktur Jenderal:

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal:

Baca Juga: Wah, Sewa Pesawat dari Luar Negeri Tidak Dipungut PPN
Topik : restitusi, peraturan, PPN, download peraturan
artikel terkait
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01 WIB
PAJAK RUMAH
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Jum'at, 12 Juli 2019 | 11:30 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01 WIB
PAJAK RUMAH
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Jum'at, 12 Juli 2019 | 11:30 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
Kamis, 17 Januari 2019 | 16:39 WIB
PAJAK E-COMMERCE
Rabu, 26 Desember 2018 | 17:45 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK
Kamis, 04 Oktober 2018 | 16:15 WIB
PAJAK MINERAL & BATUBARA
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 17:48 WIB
PAJAK UMKM