Berita
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Mengajukan Restitusi? Download Aturan Lengkapnya Di Sini

A+
A-
3
A+
A-
3
Mengajukan Restitusi? Download Aturan Lengkapnya Di Sini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Rumitnya mengurus restitusi atau pengembalian pendahuluan kelebihan pajak mungkin adalah masalah yang paling sering dikeluhkan wajib pajak di Indonesia. Waktu maksimal yang diperlukan untuk itu 12 bulan sejak dokumen permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Masa 12 bulan adalah waktu yang panjang. Iya kalau dokumen permohonanannya sudah dinyatakan lengkap, kalau tidak, tentu bisa lebih dari 12 bulan. Dengan membandingkannya dengan beberapa negara, kita tahu bahwa itu waktu yang sungguh lama.

Sebagian negara ada yang 60 hari atau 180 hari. Biasanya, makin maju negaranya, makin baik restitusinya. Karena itu, dunia internasional juga memotret waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan restitusi, dan memasukkannya dalam pemeringkatan Ease of Doing Business.

Baca Juga: Berlaku Hingga Desember 2020, Tarif PPN Kini Dipangkas 3%

Sebab, pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak mempercepat restitusi. Ia adalah hak wajib pajak, konsekuensi logis dari sistem PPN yang dianut Indonesia. Justru, makin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan restitusi, makin baik layanan yang diberikan Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 pada 12 April 2018. PMK ini merevisi PMK sebelumnya yang mengatur tata cara restitusi dan profil risiko wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi.

PMK ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK No.71/PMK.03/2010, Pasal 5 sampai 7 PMK No.72/PMK.03/2010, Pasal 18A PMK No.147/PMK.04/2011, PMK No.74/PMK.03/2012, dan PMK No.198/PMK.03/2013.

Baca Juga: PPN Produk Digital dari Luar Negeri Lewat PMSE Bisa Dikreditkan

Lalu bagaimana PMK 39/2018 itu mengaturnya? Apakah ada ketentuan lain yang masih harus diperhatikan wajib pajak untuk mengajukan permohonan restitusi? Download aturan lengkap restitusi pajak di sini:

Undang-Undang (UU):

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: Memahami Ruang Lingkup Pengenaan PPN
  • PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  • PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
  • PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Peraturan Direktur Jenderal:

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal:

Baca Juga: Pelanggan Netflix dan Spotify? Anda Bakal Dikenai PPN 10% Bulan Depan
Topik : restitusi, peraturan, PPN, download peraturan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020