Berita
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mencegah Tahun Vivere Pericoloso Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
Mencegah Tahun Vivere Pericoloso Pajak

Ilustrasi. (ccifa.al)

REALISASI penerimaan pajak pada kuartal I/2020, sebagaimana diumumkan pemerintah Jumat lalu (17/4/2020), tercatat Rp241,6 triliun. Capaian tersebut setara dengan 14,7% target APBN induk 2020. Apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, capaian itu terkontraksi 2,5%.

Salah satu komponennya, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan, secara tahunan terkontraksi 13,56%. Setorannya Rp34,54 triliun atau 14,30% dari total penerimaan pajak. Penerimaan PPh badan pada Januari, Februari, dan Maret 2020, turun masing-masing 8,35%, 8,53%, dan 29,34%.

Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, performa itu diakibatkan perusahaan sudah tertekan sejak 2019. Karena itu, perusahaan mengoreksi pembayaran angsuran PPh Pasal 25. “Ini yang menjadi salah satu warning bagi kita untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan,” katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Belanja Pemda Masih Jauh dari Harapan

Beruntung, pada kuartal I/2020 itu setoran PPh Pasal 21 masih tumbuh 4,91%, meski jauh lebih lambat dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang melaju 14,7%. Setoran PPh Pasal 21 mencapai Rp36,58 triliun setara dengan 15,14% dari total penerimaan pajak.

Namun, secara bulanan, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 per Maret hanya 0,89%, jauh melambat dibandingkan dengan Januari dan Februari 2020 yang 3,80% dan 12,77%. “PPh Pasal 21 ini perlu kami waspadai karena menyangkut indikasi adanya PHK [pemutusan hubungan kerja],” katanya.

Kabar positif juga datang dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah. Setorannya Rp91,97 triliun atau 13,4% dari target APBN induk. Porsinya 38,06% dari total penerimaan pajak, tumbuh 2,47%, dan khusus PPN tumbuh 10,27% dari periode sama tahun lalu.

Baca Juga: Meski Ada Pandemi, BKPM Optimistis Target Investasi Bisa Tercapai

Kalau dicermati, PPh Pasal 21 masih bisa diandalkan, dengan catatan pemerintah mampu mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. PPN juga masih bisa menjadi andalan selama tingkat konsumsi masyarakat dapat terjaga. Selain itu, masih ada peluang dari sisi pemajakan ekonomi digital.

Memang, secara umum terlihat kinerja penerimaan pajak pada kuartal I/2020 sudah terpapar dampak pandemi virus Corona. Paparan ini niscaya akan lebih kuat pada kuartal II/2020. Sepanjang tahun ini, penerimaan pajak diperkirakan terkontraksi 5,9%, dengan penurunan pendapatan negara 10%.

Sri Mulyani menyebutkan proyeksi itu berdasarkan penghitungan terhadap lima aspek. Pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi serta perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia. Kedua, pemberian berbagai insentif pajak pada paket stimulus jilid II untuk menangkal dampak virus Corona.

Baca Juga: Tumbuh Tipis, Investasi Masih Melambat dari Capaian Tahun Lalu

Ketiga, relaksasi pajak karena perluasan stimulus. Ada rencana perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk selain karyawan pabrik manufaktur. Pemerintah juga mengkaji perluasan penerima insentif pembebasan PPh Pasal 22 dan pengurangan angsuran 30% PPh Pasal 25.

Keempat, ada dampak dari pengurangan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% seperti diatur Perpu No.1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Kelima, dampak dari potensi penundaan PPh dividen jika RUU Omnibus Law Perpajakan disahkan tahun ini.

Karena itu, setelah Perpu Nomor 1/2020 terbit, pemerintah mengubah postur APBN 2020 melalui Peraturan Presiden No.54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Penerimaan pajak APBN 2020 ditargetkan Rp1.254,1 triliun, terpangkas 23,65% dari target APBN induk Rp1.642,6 triliun.

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 24,6%, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

Memang, dampak ekonomi dari wabah pandemi virus Corona ini jauh lebih kompleks ketimbang krisis keuangan global 2008. Saat itu, kita masih tertolong ekspor komoditas batu bara dan kelapa sawit yang harganya melambung. Kini, hampir semua sektor terkena dampak negatif virus tersebut.

Situasi ini tentu menuntut kewaspadaan tinggi para perumus dan pengelola kebijakan fiskal. Hati-hati, penuh perhitungan, jangan salah langkah. Jangan sampai tahun ini, mengutip pidato Bung Karno pada peringatan HUT RI pada 1964, menjadi tahun Vivere Pericoloso (hidup penuh bahaya) untuk pajak.

Baca Juga: Konsolidasi Fiskal, Sri Mulyani Minta Pegawai DJP Bersiap
Topik : tajuk pajak, sri mulyani, virus corona, penerimaan pajak kuartal I/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:12 WIB
STIMULUS FISKAL
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:06 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:59 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:01 WIB
PENERIMAAN PPN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:01 WIB
MAROKO