PROVINSI DKI JAKARTA

Mau Angsur PBB? Jangan Lupa, Pengajuan Paling Lambat 29 Juli 2022

Muhamad Wildan | Kamis, 21 Juli 2022 | 18:32 WIB
Mau Angsur PBB? Jangan Lupa, Pengajuan Paling Lambat 29 Juli 2022

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak di DKI Jakarta masih berkesempatan mengajukan permohonan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan skema angsuran.

Sesuai dengan ketentuan dalam pada Pasal 6 ayat (1) Pergub 23/2022, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran hingga 29 Juli 2022. Adapun PBB yang dimaksud untuk tahun pajak 2021 ataupun tahun pajak sebelumnya.

“Permohonan pembayaran PBB-P2 secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempersyaratkan adanya bebas tunggakan," bunyi Pasal 6 ayat (2) Pergub 23/2022, dikutip pada Kamis (21/7/2022).

Baca Juga:
Jika Batalkan 2 Pilar OECD, UN Tax Convention Tak Akan Disahkan Eropa

Permohonan dapat diajukan wajib pajak melalui laman Bapenda DKI Jakarta, yakni pajakonline.jakarta.go.id.

Namun demikian, seperti diberitakan sebelumnya sesuai dengan Pergub 23/2022, permohonan pembayaran secara angsuran hanya dapat diajukan atas objek PBB-P2 yang memiliki ketetapan senilai Rp100 juta atau lebih.

Adapun permohonan pembayaran PBB-P2 secara angsuran yang memenuhi ketentuan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan pembayaran secara angsuran.

Baca Juga:
RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Bila permohonan pembayaran PBB-P2 secara angsuran yang disampaikan wajib pajak tidak memenuhi ketentuan, pemerintah daerah akan menyampaikan surat penolakan.

Bila fasilitas pembayaran secara angsuran diberikan, wajib pajak harus melunasi PBB-P2 maksimal dalam 6 kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. (kaw)
.

View this post on Instagram

A post shared by Bapenda DKI Jakarta (@humaspajakjakarta)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:00 WIB KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

Dibantu Kantor Pajak, Seluruh Hakim dan ASN PN Jakbar Sudah Lapor SPT

BERITA PILIHAN