Berita
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:03 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Malah Bikin Rugi, Pajak Daerah Ini Resmi Dihapus

A+
A-
0
A+
A-
0
Malah Bikin Rugi, Pajak Daerah Ini Resmi Dihapus

BLITAR, DDTCNews – Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Blitar yang bersumber dari pajak sarang burung walet kini musnah sudah. Hal tersebut seiring dengan dihapusnya aturan yang memayungi ketentuan pengenaan pajak atas sarang burung walet.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Ismuni mengatakan penghapusan pajak sarang burung walet tersebut sesuai dengan perubahan regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 dan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penerimaan Pajak Daerah yang diganti dengan Perda Nomor 2 tahun 2017.

“Terdapat beberapa perubahan terkait objek pajak dan juga nominal pajak. Oleh sebab itu, PAD dari sektor pajak tahun ini dipastikan berkurang setelah adanya penghapusan objek pajak. Salah satunya pajak sarang burung walet,” katanya, Selasa (17/10).

Baca Juga: Pajak Sarang Burung Walet Dihapus, Ini Alasannya

Ismuni menambahkan bahwa salah satu alasan dihapusnya pajak sarang burung walet karena pajak tersebut dinilai tidak memiliki konstribusi yang berarti dalam penerimaan pajak daerah.

Lebih lanjut ia menjelaskan penghapusan pajak daerah tersebut juga berindikasi merugikan keuangan daerah, sebab biaya untuk pemungutan pajak sarang burung walet jauh lebih besar daripada jumlah pajak yang ditarik dari sarang burung walet tersebut.

“Adanya tidak keseimbangan antara hasil pajak yang dipungut dengan biaya operasional, dimana justru lebih besar operasionalnya. Sehingga pajak sarang burung walet lebih baik dihapuskan,” ujarnya.

Baca Juga: 2019, Pajak Sarang Burung Walet Diusulkan Dihapus

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib juga mendukung kebijakan penghapusan pajak sarang burung walet, karena jika pajak tersebut tetap diberlakukan justru akan merugikan Pemkab Blitar.

“Justru khawatir akan membebani hasil pajak lainnya, memang harus dihapus. Karena lebih baik sedikit objeknya tapi jelas hasil pendapatannya,” pungkasnya.

Selain itu, dilansir dalam blitarkab.go.id, penghapusan pajak sarang burung walet, perda baru tersebut juga mengubah ketentuan pajak bumi dan bangunan (PBB) agar menjadi lebih ringan.*

Baca Juga: Setoran Pajak Sarang Walet Lampaui Target
Topik : berita daerah, kabupaten blitar, pajak sarang burung walet
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 Oktober 2017 | 10:40 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 25 Oktober 2017 | 13:23 WIB
KABUPATEN TANA TORAJA
Selasa, 24 Oktober 2017 | 11:06 WIB
KABUPATEN KARIMUN
Jum'at, 20 Oktober 2017 | 13:53 WIB
KABUPATEN KUBU RAYA
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:03 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:29 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:25 WIB
KINERJA EKSPOR IMPOR
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 Juli 2020 | 14:48 WIB
LHP KEPATUHAN 2019