PERTAPSI

Majukan Sistem Pajak, PERTAPSI Teken MoU dengan 6 Asosiasi Profesi

Dian Kurniati | Senin, 31 Juli 2023 | 14:00 WIB
Majukan Sistem Pajak, PERTAPSI Teken MoU dengan 6 Asosiasi Profesi

Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Darussalam (paling tengah) bersama ketua asosiasi profesi lainnya, Senin (31/7/2023).

JAKARTA, DDTCNews - Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan 6 asosiasi profesi.

Ketua Umum PERTAPSI Darussalam menyambut baik adanya penandatanganan MoU tersebut. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi sistem perpajakan di Indonesia.

"Mudah-mudahan kita bisa mewarnai sistem perpajakan Indonesia, karena sistem perpajakan Indonesia banyak didukung oleh organisasi profesi," kata Ketua Umum PERTAPSI Darussalam dalam acara penandatanganan MoU di Menara DDTC, Senin (31/7/2023).

Baca Juga:
Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum PERTAPSI Darussalam dengan 6 pimpinan asosiasi profesi di bidang keuangan. Penandatanganan MoU yang pertama dilaksanakan antara Darussalam dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan.

Kemudian, Darussalam meneken MoU dengan Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) Gilbert Rely, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI) Jhon Eddy, dan Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Susy Suryani Suyanto.

Setelahnya, penandatanganan MoU dilaksanakan antara Darussalam dan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Hendang Tanusdjaja, serta Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh.

Baca Juga:
DJP Nusa Tenggara Teken Pembentukan Tax Center dengan UIN Mataram

Melalui MoU tersebut, Darussalam menambahkan, PERTAPSI bersama organisasi konsultan pajak dan Institut Akuntan Publik Indonesia secara bersama-sama akan berupaya mendorong kemajuan sistem pajak di Indonesia.

"Mudah-mudahan apa yang kita tanda tangani bersama dalam MoU bisa membawa kemajuan bagi perpajakan Indonesia, khususnya dalam hal edukasi, regenerasi, dan bisa bermanfaat untuk sistem pajak yang lebih baik," ujarnya.

PERTAPSI memiliki komitmen untuk turut membangun masyarakat yang melek pajak. Komitmen ini juga sejalan dengan fokus yang dijalankan asosiasi konsultan lainnya.

Baca Juga:
Jadi Unggulan, Akuntansi FEB UI Siap Cetak Lulusan Berkualitas Global

Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan menilai konsultan pajak memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan literasi kepada wajib pajak. Melalui MoU ini, diharapkan konsultan pajak dapat lebih aktif melaksanakan kegiatan edukasi baik dalam bentuk seminar, workshop, serta magang bagi mahasiswa.

"Bagaimana mungkin wajib pajak patuh kalau tidak paham. Oleh karena itu, tanggung jawab kita bersama untuk memberi literasi sekaligus membantu mahasiswa untuk siap masuk ke dunia profesi," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkoppi Gilbert Rely menilai MoU akan membuat setiap asosiasi konsultan pajak dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada negara, terutama dalam bidang pendidikan dan pengetahuan soal pajak. Ketua P3HPI Jhon Eddy pun menambahkan MoU diharapkan dapat membuat sumber daya yang ada di organisasi dapat makin optimal untuk meningkatkan literasi pajak kepada masyarakat.

Baca Juga:
Perkembangan Teknologi Jadikan Prospek Profesi Pajak Makin Luas

Menurutnya, berbagi ilmu bermanfaat juga akan menjadi amal ibadah yang dituai para asosiasi.

Ketua Umum P3KPI Susy Suryani Suyanto pun berpandangan MoU akan menjadi pintu masuk bagi asosiasi untuk mencetak konsultan pajak yang makin tepercaya dan kredibel. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak riset tentang pajak di Indonesia.

"Ke depan kita perlu berkolaborasi untuk melakukan lebih banyak karya ilmiah dan research dalam suatu aturan atau praktik, yang mungkin aturan itu sudah tidak cocok lagi dengan kebudayaan dan ekonomi yang kita butuhkan," ujarnya.

Baca Juga:
FEB UI Tanda Tangani Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Ketua Umum IAPI Hendang Tanusdjaja menyampaikan seluruh asosiasi profesi perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan semua pemangku kepentingan. Adapun Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh menyebut semua asosiasi perlu berkolaborasi untuk meningkatkan gairah edukasi perpajakan, terutama melalui dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi.

Acara penandatanganan MoU ditutup dengan sambutan yang disampaikan Ketua Dewan Pembina PERTAPSI P. M. John L. Hutagaol. Dia memandang asosiasi konsultan pajak perlu bahu membahu untuk dukung Ditjen Pajak (DJP) dalam menyosialisasikan ketentuan pajak sekaligus mencerdaskan masyarakat wajib pajak, termasuk calon wajib pajak.

Ke depan, peran asosiasi pajak juga dapat diperluas untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Baca Juga:
Bangun Masyarakat Sadar Pajak, IAIN Cirebon Lantik Anggota Tax Center

"Saya mengimbau melalui MoU, dengan kekuatan bersama, bisa melakukan untuk pembaruan di sistem pajak di Indonesia yang kita cintai," katanya.

Setelah penandatanganan MoU, acara juga akan dilanjutkan dengan rapat pengurus pusat PERTAPSI yang dipimpin oleh Ketua Umum PERTAPSI Darussalam. (sap)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 14 Maret 2024 | 16:07 WIB KANWIL DJP NUSRA

DJP Nusa Tenggara Teken Pembentukan Tax Center dengan UIN Mataram

Rabu, 06 Maret 2024 | 18:00 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

Jadi Unggulan, Akuntansi FEB UI Siap Cetak Lulusan Berkualitas Global

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS