BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera berhasil meraih akreditasi 'Baik Sekali' dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT).
Dalam keterangannya, institusi pendidikan yang juga berjuluk Jentera Law School ini meyakini capaian akreditasi Baik Sekali merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh keluarga besar Jentera, mulai dari sivitas akademika, alumni, dan mitra yang selalu setia mendukung perjalanan perguruan tinggi.
"Mari terus melangkah bersama, menumbuhkan pembaru hukum yang berintegritas, dan siap membawa perubahan nyata bagi Indonesia!" tulis STHI Jentera dalam unggahannya di media sosial, Jumat (14/11/2025).
Menariknya, torehan prestasi ini sejalan dengan kerja sama pendidikan yang dijalin antara STHI Jentera dan DDTC. Pada 2023 dan 2025, kedua lembaga menyepakati penguatan kerja sama pendidikan. STHI Jentera dan DDTC berfokus untuk mengembangkan kurikulum ilmu hukum perpajakan. Baca STHI Jentera dan DDTC Kerja Sama Kembangkan Kurikulum Hukum Perpajakan.
Founder DDTC Darussalam sempat menjelaskan urgensi di balik pengembangan kurikulum ilmu hukum perpajakan. Menurutnya, pajak merupakan bidang yang multidisiplin ilmu, termasuk hukum. Karenanya, kerangka pendidikan yang lebih terprogram perlu disusun agar materi pembelajarannya tepat sasaran.
Menurutnya, praktisi ilmu hukum dipandang perlu untuk turut menempatkan perhatian pada isu perpajakan guna mendukung terciptanya sistem pajak yang berkeadilan di Indonesia.
Sebagai wujud implementasi dari kerja sama yang diteken, mulai 2025, STHI Jentera menerbitkan Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disesuaikan dengan kurikulum 2023. Di dalamnya, ada 2 tema baru yang dimasukkan dalam materi ajar, yakni perpajakan dan keberlanjutan (sustainibility).
Baca STHI Jentera Sisipkan Topik Pajak ke dalam Kurikulum, Ini Alasannya.
"Jentera sadar betul pentingnya diferensiasi dan dampaknya pada eksistensi sebagai institusi hukum dan daya saing mahasiswa di dunia kerja nanti," kata Ketua STH Indonesia Jentera Aria Suyudi.
Untuk topik perpajakan, Aria menjelaskan, pihaknya menyadari bahwa isu pajak makin relevan dalam konteks tata kelola negara. Belum lagi, ada krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang perlu diluruskan kembali.
Tidak hanya fakta bahwa pajak adalah sumber terbesar pendapatan negara, Aria melanjutkan, tetapi isu pajak juga mencerminkan hubungan antara negara dan warga dalam konteks keadilan distributif, transparansi, dan akuntabilitas.
"Pajak memiliki dimensi ekonomi, keadilan sosial, akses, administrasi negara, sampai perlindungan hak asasi manusia," kata Aria.
Sementara itu, terkait dengan keberlanjutan atau sustainibility, Aria menambahkan bahwa hampir semua negara di dunia sepakat bahwa isu tersebut telah menjadi agenda mendesak akibat krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. (sap)
