Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kupas Tuntas Persoalan BUT

0
0

PADA 1993, praktisi pajak Robert L. Williams menulis buku berjudul ‘Permanent Establishments- A Planning Primer’. Ini buku yang cukup populer dalam kajian tentang Badan Usaha Tetap (BUT). Kajian buku ini banyak dikutip menjadi sumber referensi.

Hampir 20 tahun kemudian, Amar Mehta melalui penerbit Taxmann merilis buku ‘Permanent Establishment in International Taxation’, yang juga khusus mengupas permasalahan tentang BUT. Buku ini praktis tampil sebagai buku yang memperbarui buku lama karya Robert L. Williams.

Namun, 2 tahun kemudian, Williams pun kembali memperbarui bukunya. Melalui penerbit Kluwer Law International, kali ini bukunya diberi judul ‘Fundamental of Permanent Establishment’. Topik buku ini sama dengan buku karya Mehta, tetapi dengan titik berat bahasan yang berbeda.

Baca Juga: Arti 'Place of Business' dalam Konsep BUT

Buku Williams terakhir yang mengulas konsep dasar mengenai BUT ini berisi pedoman bagi para praktisi perpajakan di seluruh dunia dalam menghadapi risiko pajak atas BUT dari kegiatan bisnis yang semakin mengglobal.

Harus diakui, risiko pajak atas BUT tampaknya telah menarik banyak perhatian baik dari para praktisi perpajakan international, maupun dari kalangan dunia usaha yang memiliki aktivitas bisnis di lebih dari satu yurisdiksi (negara).

Pada saat yang sama, berbagai negara juga seringkali mengubah ketentuan perpajakan domestik dan internasionalnya. Ditambah lagi dengan teknik pemeriksaan pajak baru yang dikenalkan oleh otoritas pajak, seperti analisis data dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama (joint audit).

Baca Juga: Penentuan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Buku ‘Fundamental of Permanent Establishment’ ini diawali dengan konsep perkembangan historis dan elemen dasar definisi tempat tetap kegiatan bisnis. Pembahasannya kemudian berlanjut ke contoh-contoh kasus yang terjadi di beberapa negara.

Contoh kasus yang disajikan akan memudahkan para pembaca dalam memperoleh  pemahaman atas konsep BUT dan agar dapat menjadi panduan dalam menafsirkan terminologi yang terdapat dalam ketentuan BUT pada Pasal 5 Tax Treaty (P3B).

Konsep proyek konstruksi dan perakitan bangunan serta ketentuan khusus untuk penggalian mineral juga tidak luput dari pembahasan dalam buku ini. Selain itu, konsep dalam BUT keagenan, kegiatan persiapan dan bantuan yang dikecualikan dari BUT, juga dikaji secara terperinci dan mendalam.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pada buku ini juga terdapat tiga bahasan baru yang mencerminkan perubahan yang terus terjadi dalam bisnis global saat ini. Pertama, mengenai bagaimana penerapan konsep BUT dalam konteks ekonomi digital, yang ditandai dengan maraknya transaksi e-commerce.

Kedua, sebagai penulis Williams lebih menekankan kepada  masalah BUT yang berkaitan dengan model operasi perusahaan multinasional yang cenderung terpusat dan seringkali dilakukan untuk melakukan sinergi dan efisiensi bisnis dalam menghadapi ketatnya persaingan global.

Dalam bahasan ketiga, Williams juga mengulas BUT atas jasa, sebagai konsep yang diatur dalam UN Model sejak tahun 1980 dan dalam OECD Model Commentary pada tahun 2008 sebagai pilihan, terutama terkait aspek BUT terhadap penugasan personel dari luar negeri (secondment).

Baca Juga: Bidik 44 Perusahaan Multinasional, UU Antipenghindaran Pajak Disiapkan

Selain materi yang disajikan secara komprehensif, terdapat juga pembahasan antara BUT dan partnership. Williams mempertimbangkan perlunya pembahasan atas hubungan antara BUT dan partnership, baik terhadap negara yang menganut sistem hukum Common Law atau Civil Law.

Di tengah gencarnya pengaturan ulang BUT di banyak negara saat ini, buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para profesional pajak sekaligus para pengambil kebijakan pajak.*

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Namun, 2 tahun kemudian, Williams pun kembali memperbarui bukunya. Melalui penerbit Kluwer Law International, kali ini bukunya diberi judul ‘Fundamental of Permanent Establishment’. Topik buku ini sama dengan buku karya Mehta, tetapi dengan titik berat bahasan yang berbeda.

Baca Juga: Arti 'Place of Business' dalam Konsep BUT

Buku Williams terakhir yang mengulas konsep dasar mengenai BUT ini berisi pedoman bagi para praktisi perpajakan di seluruh dunia dalam menghadapi risiko pajak atas BUT dari kegiatan bisnis yang semakin mengglobal.

Harus diakui, risiko pajak atas BUT tampaknya telah menarik banyak perhatian baik dari para praktisi perpajakan international, maupun dari kalangan dunia usaha yang memiliki aktivitas bisnis di lebih dari satu yurisdiksi (negara).

Pada saat yang sama, berbagai negara juga seringkali mengubah ketentuan perpajakan domestik dan internasionalnya. Ditambah lagi dengan teknik pemeriksaan pajak baru yang dikenalkan oleh otoritas pajak, seperti analisis data dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama (joint audit).

Baca Juga: Penentuan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Buku ‘Fundamental of Permanent Establishment’ ini diawali dengan konsep perkembangan historis dan elemen dasar definisi tempat tetap kegiatan bisnis. Pembahasannya kemudian berlanjut ke contoh-contoh kasus yang terjadi di beberapa negara.

Contoh kasus yang disajikan akan memudahkan para pembaca dalam memperoleh  pemahaman atas konsep BUT dan agar dapat menjadi panduan dalam menafsirkan terminologi yang terdapat dalam ketentuan BUT pada Pasal 5 Tax Treaty (P3B).

Konsep proyek konstruksi dan perakitan bangunan serta ketentuan khusus untuk penggalian mineral juga tidak luput dari pembahasan dalam buku ini. Selain itu, konsep dalam BUT keagenan, kegiatan persiapan dan bantuan yang dikecualikan dari BUT, juga dikaji secara terperinci dan mendalam.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pada buku ini juga terdapat tiga bahasan baru yang mencerminkan perubahan yang terus terjadi dalam bisnis global saat ini. Pertama, mengenai bagaimana penerapan konsep BUT dalam konteks ekonomi digital, yang ditandai dengan maraknya transaksi e-commerce.

Kedua, sebagai penulis Williams lebih menekankan kepada  masalah BUT yang berkaitan dengan model operasi perusahaan multinasional yang cenderung terpusat dan seringkali dilakukan untuk melakukan sinergi dan efisiensi bisnis dalam menghadapi ketatnya persaingan global.

Dalam bahasan ketiga, Williams juga mengulas BUT atas jasa, sebagai konsep yang diatur dalam UN Model sejak tahun 1980 dan dalam OECD Model Commentary pada tahun 2008 sebagai pilihan, terutama terkait aspek BUT terhadap penugasan personel dari luar negeri (secondment).

Baca Juga: Bidik 44 Perusahaan Multinasional, UU Antipenghindaran Pajak Disiapkan

Selain materi yang disajikan secara komprehensif, terdapat juga pembahasan antara BUT dan partnership. Williams mempertimbangkan perlunya pembahasan atas hubungan antara BUT dan partnership, baik terhadap negara yang menganut sistem hukum Common Law atau Civil Law.

Di tengah gencarnya pengaturan ulang BUT di banyak negara saat ini, buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para profesional pajak sekaligus para pengambil kebijakan pajak.*

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%
Topik : buku pajak, pajak internasional, bentuk usaha tetap, permanent establishment
artikel terkait
Minggu, 26 Juni 2016 | 16:08 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
Senin, 30 Juli 2018 | 17:25 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 08 November 2016 | 09:37 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM
Rabu, 27 September 2017 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 18:59 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 10 Mei 2017 | 16:45 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 22 Desember 2016 | 14:01 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:46 WIB
KEADILAN PAJAK
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 07 Februari 2017 | 15:54 WIB
SEJARAH PAJAK
Selasa, 11 April 2017 | 10:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK