Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kremlin Belum Niat Ubah P3B dengan Negara Mitra Strategis

A+
A-
0
A+
A-
0
Kremlin Belum Niat Ubah P3B dengan Negara Mitra Strategis

Seorang polisi berpatroli di depan Menara Spasskaya Kremlin dan Katedral St. Basil di pusat Kota Moskow, Rusia (29/6/2020). Pemerintah Rusia mengambil sikap selektif untuk mengubah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara mitra. (Foto: Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images/foreignpolicy.com)

MOSCOW, DDTCNews - Pemerintah Rusia mengambil sikap selektif untuk mengubah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara-negara mitra strategisnya.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan Rusia belum memiliki rencana mengubah P3B dengan negara mitra strategis. Menurutnya, kebijakan ini berlaku untuk P3B Rusia dengan sejumlah negara besar yang menjadi mitra utama iperdagangan nternasionalnya.

"Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk menyesuaikan kesepakatan dengan mitra strategis utama," katanya di Moscow, seperti dikutip Selasa (29/12/2020).

Baca Juga: Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah, Ini Rangkuman Peristiwa April 2021

Siluanov memaparkan deretan negara mitra strategis Rusia antara lain Prancis dan Italia untuk kawasan Eropa. Selain itu, P3B Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan China juga belum akan berubah dalam waktu dekat.

Dia memastikan P3B dengan 4 negara tersebut tetap berlaku normal dan belum ada opsi untuk melakukan negosiasi mengubah ketentuan dalam perjanjian pajak. Sikap Rusia ini bertolak belakang dengan beberapa negara yang menunjukan keinginan kuat mengubah P3B.

Pada tahun ini saja Rusia sudah mendesak beberapa negara agar mau masuk ke meja perundingan untuk mengubah ketentuan P3B terutama terkait dengan pendapatan pasif seperti dividen dan bunga.

Baca Juga: PPh 10% Bakal Berlaku untuk Komoditas Hasil Pertanian

Siluanov menyatakan sikap tersebut dilakukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang merugikan Rusia. "Rusia telah mencapai pemahaman yang sama tentang masalah ini [penghindaran pajak] dengan Siprus, Malta dan Luksemburg," ujarnya.

Seperti dilansir urdupoint.com, perombakan P3B Rusia tidak lepas dari perintah Presiden Vladimir Putin pada medio Maret 2020. Pada saat itu, Putin dibuat geram dengan praktik penghindaran pajak melalui pembayaran dividen dan bunga ke luar negeri agar tidak dikenakan pajak di dalam negeri.

Alhasil, sejumlah P3B dirombak dan salah satunya berlaku untuk perjanjian pajak dengan Siprus. Kedua negara sepakat menetapkan pembayaran bunga dan dividen yang mengalir dari Rusia ke Siprus akan dikenakan pajak baru sebesar 15%.

Baca Juga: Sengketa dengan Jepang, Rusia Tawarkan Fasilitas Bebas Pajak di Kuril

Dengan ketentuan P3B baru tersebut, individu dan korporasi Rusia kini tak hanya dikenakan beban pajak 5% dari pemerintah Siprus, tetapi juga kena tambahan beban pajak dari Rusia. Adapun ketentuan P3B baru ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021. (Bsi)

Topik : rusia, P3B, Kremlin

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 September 2021 | 11:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Tingkatkan Kerja Sama Pertukaran Data, Ketentuan P3B Diatur Ulang

Rabu, 25 Agustus 2021 | 16:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Masuknya Klausul MAP dalam RUU KUP

Selasa, 10 Agustus 2021 | 12:00 WIB
RUSIA

Mulai 2022, Sektor Pertambangan Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak