Taxpayer-Centric: Titik Temu Wajib Pajak dan Kepentingan Negara

TRANSFORMASI administrasi pajak acapkali diasosiasikan dengan teknologi. Makin banyak layanan yang tersedia secara elektronik, makin modern pula suatu administrasi dianggap. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar.

Teknologi hanyalah instrumen. Hal yang mendasar justru terletak pada tujuan teknologi tersebut diciptakan dan sejauh mana memberi dampak terhadap hubungan negara dengan wajib pajak. Di titik inilah gagasan mengenai administrasi yang berorientasi pada wajib pajak menjadi relevan.

Istilah ini seakan memberi kesan bahwa administrasi pajak harus lebih ‘ramah’ kepada wajib pajak. Kekhawatiran timbul ketika orientasi ini dianggap akan melemahkan fungsi pengawasan dan kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan. Persoalannya, apakah benar demikian?

Apakah pelayanan kepada wajib pajak dan pengamanan penerimaan negara merupakan dua tujuan yang saling berlawanan? Ataukah, justru administrasi yang memudahkan wajib pajak menjadi salah satu prasyarat agar tercipta kepatuhan yang lebih baik? Tulisan ini berangkat dari proposisi kedua.

Administrasi yang berorientasi pada wajib pajak bukan berarti administrasi yang selalu membenarkan wajib pajak. Bukan pula administrasi yang mengurangi kewenangan negara.

Orientasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai desain administrasi yang berusaha memastikan bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan benar, negara memperoleh penerimaan yang menjadi haknya, dan biaya yang timbul bagi kedua belah pihak tetaplah proporsional.

Dengan demikian, isu sebenarnya bukan terletak pada pilihan antara kepentingan negara atau kepentingan wajib pajak, tetapi bagaimana mendesain administrasi yang memungkinkan keduanya berjalan secara seimbang.

Pajak, Kepatuhan, dan Kepercayaan

Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Untuk itu, negara membutuhkan kewenangan untuk mendapatkan informasi, menguji kepatuhan, melakukan penagihan, dan menjatuhkan sanksi pada kondisi tertentu. Tanpa kemampuan tersebut, sistem perpajakan sulit bekerja.

Dalam sistem perpajakan modern, terutama yang mengandalkan self-assessment, negara tidak mungkin sepenuhnya bergantung melalui jalur pengawasan. Jumlah transaksi ekonomi terlalu besar, wajib pajak yang terlalu banyak, dan sumber daya administrasi terbatas. Hal ini memunculkan konsekuensi bahwa sebagian besar penerimaan pajak pada akhirnya akan berasal dari kepatuhan yang dilakukan wajib pajak itu sendiri.

Implementasi self-assessment menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi. Sementara itu, tingkat pengetahuan perpajakan dan kompleksitas sistem menjadi variabel penentu yang akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

Implikasinya menjadi menarik. Di satu sisi, negara menginginkan wajib pajak menjalankan sebagian besar kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk membuat kewajiban tersebut mudah dipahami dan dapat dilaksanakan.

Dengan kata lain, self-assessment tidak semestinya diterjemahkan sebagai taxpayer must figure everything out by themselves. Di sinilah pelayanan memperoleh relevansinya.

OECD dalam Tax Administration 2025 menempatkan layanan sebagai salah satu bagian penting strategi kepatuhan. Layanan yang efektif dapat membantu wajib pajak dalam memahami kewajiban, menyampaikan informasi, dan membayar pajak dengan benar.

Negara memang membutuhkan power. Namun, power tidak harus menjadi satu-satunya fondasi hubungan perpajakan. Administrasi pajak yang kuat justru perlu tahu kapan kewenangan harus digunakan serta kapan kepatuhan lebih efektif dibangun melalui informasi, kemudahan, kepastian, dan kepercayaan.

Ada beberapa arah yang dapat dipertimbangkan dalam transformasi administrasi perpajakan Indonesia. Pertama, transformasi perlu bergerak dari integrasi sistem menuju integrasi pengalaman wajib pajak. Wajib pajak tidak hanya disuguhkan dengan kehadiran satu aplikasi tunggal seperti Coretax, tetapi bagaimana aplikasi tersebut mampu memberikan satu gambaran yang konsisten terkait cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kedua, administrasi perlu berorientasi pada mitigasi kesalahan. Keberhasilan sistem tidak cukup diukur dari kemampuan menemukan ketidaksesuaian pelaporan, tetapi bagaimana sistem mampu mencegah sebelum kesalahan itu terjadi.

Ketiga, biaya kepatuhan menjadi indikator kebijakan. Setiap tambahan prosedur sebaiknya memperhitungkan waktu, biaya, dan gangguan yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Administrasi yang baik tidak hanya mengukur seberapa banyak penerimaan yang didapat, tetapi juga bagaimana penerimaan tersebut diperoleh.

Keempat, pengawasan dapat makin diarahkan kepada pendekatan berbasis risiko dan proporsional. Tidak semua ketidaksesuaian membutuhkan respons yang sama. Perlu dibangun pertukaran yang lebih jelas antara transparansi dan kepastian. Makin baik tata kelola administrasi dan keterbukaan wajib pajak, makin besar pula ruang untuk memberikan kepastian dan mengurangi intervensi yang tidak perlu.

Mengukur Keberhasilan

Target penerimaan pasti akan menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan administrasi pajak. Tidak realistis untuk menganggap sebaliknya. Pajak ada untuk membiayai negara. Namun, penerimaan tidak harus menjadi satu-satunya ukuran.

Administrasi modern harus dapat memangkas waktu rata-rata pemenuhan kewajiban, menurunkan biaya kepatuhan, menekan jumlah kesalahan yang muncul dan meminimalisasi sengketa yang timbul. Kualitas administrasi hari ini akan menentukan tingkat kepatuhan pada masa mendatang.

Di sinilah perspektif kesejahteraan dan perspektif penerimaan sebenarnya bertemu. Administrasi pajak tidak hanya menghasilkan penerimaan, tetapi mampu menghadirkan pengalaman. Melalui pengalaman, akan timbul kepercayaan atau ketidakpercayaan. Keduanya saling keterkaitan terhadap konsekuensi fiskal.

Administrasi pajak yang berorientasi pada wajib pajak bukan konsep yang sederhana. Ada banyak trade-off. Keterbukaan informasi perlu diseimbangkan dengan kebutuhan pengawasan. Automasi perlu diseimbangkan dengan hak untuk menjelaskan. Kemudahan perlu diseimbangkan dengan pengendalian.

Kemudian, kecepatan perlu diseimbangkan dengan akurasi. Kepastian bagi wajib pajak perlu dipertukarkan dengan transparansi. Selain itu, kepentingan memperoleh penerimaan hari ini perlu dipertimbangkan bersama kebutuhan menjaga kepercayaan serta kepatuhan pada masa mendatang.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2026. Lomba ini digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-19 DDTC dan Satu Dekade DDTCNews. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp100 juta di sini.