Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Koalisi Pemerintah Retak Buntut Reformasi Pajak yang Alot

A+
A-
0
A+
A-
0
Koalisi Pemerintah Retak Buntut Reformasi Pajak yang Alot

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews - Ketegangan politik terjadi di tubuh partai koalisi pemerintah Italia. Penyebabnya, agenda reformasi pajak yang tidak disepakati secara bulat.

Pemimpin partai sayap kanan Matteo Salvini menyampaikan protes atas proposal pemerintah dalam bidang perpajakan. Kebijakan yang menjadi bagian dari rencana pemulihan ekonomi tersebut dianggap akan meningkatkan beban pajak.

"Saat ini menaikkan pajak untuk warga Italia bahkan dengan €1 bukanlah pilihan," katanya dikutip pada Rabu (6/10/2021).

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Salvini menuturkan beban pajak bagi pemilik properti bakal naik jika RUU reformasi pajak disetujui. Pasalnya, pemerintah berencana mengubah skema pajak atas kepemilikan properti.

Kelompok politik sayap kanan kemudian memutuskan tidak ikut dalam rapat kabinet yang membahas agenda reformasi pajak. Keretakan koalisi pemerintah ini menjadi yang paling kentara sejak Perdana Menteri (PM) Mario Draghi mulai memimpin. Padahal pemerintahannya baru berumur 7 bulan.

PM Draghi menegaskan pemerintah tidak berniat untuk meningkatkan beban pajak pada fase pemulihan ekonomi. Menurutnya, agenda reformasi pajak baru dalam tahap awal.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Ia mengatakan opsi perubahan kebijakan masih terbuka karena draf aturan akan dibahas lebih lanjut oleh parlemen. Dengan adanya ganjalan ini, agenda reformasi pajak Italia diprediksi bakal rampung lebih lama.

"Ini adalah kerangka kerja yang sangat umum dan perlu diisi perinciannya. Upaya merombak sistem pajak akan memakan waktu bertahun-tahun," terangnya.

PM Draghi menambahkan reformasi pajak merupakan bagian integral dari pemulihan ekonomi nasional. Pembaruan sistem pajak juga menjadi salah satu syarat Italia mendapatkan dana bantuan pemulihan ekonomi Uni Eropa yang bernilai miliaran euro.

Baca Juga: AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

"Reformasi pajak adalah salah satu elemen kunci dalam program pemulihan ekonomi. Ini berfungsi mengatasi kelemahan struktural dan menjadi bagian integral dari pemulihan ekonomi nasional dan Uni Eropa," imbuhnya seperti dilansir saltwire.com. (sap)

Topik : pajak internasional, reformasi pajak, kebijakan pajak, Italia, PBB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:30 WIB
JEPANG

Gaji Karyawan Ditambah, Pemberi Kerja Dapat Keringanan Pajak

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:00 WIB
FILIPINA

DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP