Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kinerja PAD dan Belanja Daerah Belum Optimal, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
3
A+
A-
3
Kinerja PAD dan Belanja Daerah Belum Optimal, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat kinerja pendapatan asli daerah (PAD), terutama yang berasal dari pajak masih terus tertekan dalam tahun berjalan ini.

Per April 2021, realisasi PAD di seluruh pemda se-Indonesia hanya Rp50,07 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah secara umum mencapai Rp218,71 triliun. Artinya, pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sokongan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

"Ini menggambarkan pemda belum pulih PAD-nya, terutama yang dari pajak restoran dan pajak hotel itu turun drastis," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (25/5/2021).

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Menkeu menjelaskan pemerintah pusat telah memberikan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp233,21 triliun per April 2021, turun 3,4% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp241,33 triliun.

Kontraksi terjadi terutama dalam hal pencairan dana alokasi umum (DAU). Per April 2021, realisasi DAU hanya Rp134,34 triliun, turun 16%. Menurut Sri Mulyani, masih banyak pemda yang belum memenuhi persyaratan pencairan sehingga DAU tidak ditransfer.

Dari sisi belanja, kinerja pemda masih kurang optimal dalam merealisasikan anggaran. Hingga April 2021, realisasi belanja pemda baru Rp143,89 triliun atau 12,7% dari total anggaran belanja pemda. Selain itu, serapan belanja juga didominasi oleh belanja pegawai.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Realisasi belanja pegawai per April tercatat Rp84,63 triliun atau 58,81% dari realisasi belanja daerah pada periode yang ama. Sementara itu, realisasi belanja barang dan modal tercatat masing-masing senilai Rp31,04 triliun dan Rp7,94 triliun.

"Belanja daerah kita ini masih rendah. Saat kita melakukan countercyclical, belanja daerah masih belum sinkron karena lebih banyak belanja untuk pegawainya daripada menolong masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Belum lagi, total dana yang mengendap di bank juga masih banyak. Per April 2021, simpanan pemda di bank mencapai Rp194,54 triliun. (rig)

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Topik : apbd 2021, belanja daerah, PAD, menteri keuangan sri mulyani, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPKM Berlanjut, Jokowi Minta Pengusaha Tahan Banting

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP