Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kerja Sama Diperpanjang, Tax Center UMS dan Kanwil DJP Teken MoU

A+
A-
3
A+
A-
3
Kerja Sama Diperpanjang, Tax Center UMS dan Kanwil DJP Teken MoU

Kepala Kanwil Jawa Tengah II Slamet Sutantyo (memegang dokumen dan berada di posisi kanan) dan Rektor UMS Sofyan Anif (memegang dokumen dan berada di posisi kiri) setelah menandatangani nota kesepahaman antara Tax Center UMS dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, Selasa (30/11/2021).

SUKOHARJO, DDTCNews – Tax center Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah II resmi memperpanjang kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengatakan tax center memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi, pelatihan, serta penelitian perpajakan. Untuk itu, tax center dapat membantu meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.

“Kerja sama ini bentuk sinergi antara DJP dan perguruan tinggi untuk bersama-sama mencerdaskan masyarakat sehingga lebih banyak yang sadar pajak. Saya harap tax center UMS dapat ikut membantu DJP, termasuk menyosialisasikan UU HPP,” katanya, Selasa (30/11/2021)

Baca Juga: Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Dalam pemaparannya, Slamet menjelaskan berbagai perubahan ketentuan dalam UU HPP. Mulai dari perubahan ketentuan pajak penghasilan (PPh), PPN, ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan cukai.

Dari sisi PPh, pemerintah mengubah tarif dan bracket PPh orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. Selain itu, ada pengenaan pajak atas natura dan penetapan batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha.

Sementara itu, perubahan dari sisi PPN antara lain pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan beberapa jasa lainnya. Ada pula peningkatan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Kemudian, perubahan dari sisi KUP di antaranya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi, perubahan besaran sanksi pada saat pemeriksaan serta sanksi dalam upaya hukum, dan ketentuan kuasa wajib pajak.

Ada pula upaya penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Slamet juga menjelaskan tentang program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan perubahan dalam UU Cukai.

Selain itu, ia juga menyebutkan Kanwil DJP Jateng II telah menjalin kerjasama dengan 20 tax center. Dia menyebut jumlah tersebut akan terus bertambah. Menurutnya, saat ini telah ada fungsional penyuluh khusus yang akan mengedukasi relawan pajak.

Baca Juga: Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Sementara itu, Ketua Tax Center UMS Muhammad Abdul Aris menjelaskan tax center UMS telah berdiri sejak 25 Januari 2011. Sejak awal berdiri, Tax center UMS telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya seperti pelatihan pajak, penelitian pajak, serta relawan pajak.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional UMS Waluyo Adisiswanto menilai kerja sama dengan Kanwil Jawa Tengah II merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat pembelajaran dari praktisi.

“Harapannya, lulusan UMS dapat mempunyai nilai serta keterampilan yang lebih unggul,” tuturnya.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Tambahan informasi, penandatangan MoU dilakukan Kepala Kanwil Jawa Tengah II Slamet Sutantyo dan Rektor UMS Sofyan Anif. (rig)

Topik : tax center, nota kesepahaman, perjanjian, kanwil djp jateng II, edukasi pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:51 WIB
DATA PPS HARI INI

Keikutsertaan PPS Terus Menanjak, Lebih Rp300 Triliun Harta Diungkap

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut