Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kepada Wamenkeu, ADB Siap Dukung Indonesia Terapkan Pajak Karbon

A+
A-
0
A+
A-
0
Kepada Wamenkeu, ADB Siap Dukung Indonesia Terapkan Pajak Karbon

Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam acara International Climate Change Conference, Kamis (22/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Asian Development Bank (ADB) mendukung upaya pemerintah dalam menangani masalah perubahan iklim atau emisi gas rumah kaca di Indonesia, terutama melalui pengenaan pajak karbon.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan mendukung upaya pemerintah tersebut. Menurutnya, ADB telah mengalokasikan dana US$80 miliar atau Rp1,15 kuadriliun untuk mendukung pendanaan penanganan perubahan iklim di negara anggota sepanjang 2019-2030.

"ADB akan mendukung transisi Indonesia untuk bergerak menuju ekonomi yang rendah karbon dengan pendanaan untuk pembangkit energi bersih," katanya dalam International Climate Change Conference, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Asakawa menjelaskan semua negara perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada persoalan perubahan iklim. Namun, pandemi Covid-19 membuat ruang fiskal untuk penanganan iklim semakin terbatas, terutama di negara-negara berkembang.

Menurutnya, negara-negara Asean memiliki kesempatan besar dalam memanfaatkan momentum pandemi untuk menjalankan program ekonomi hijau yang lebih inklusif. Tentu, kerja sama global juga dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih rendah emisi di masa depan.

ADB akan mendukung sejumlah program pemerintah seperti pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT). Produksi energi yang lebih bersih tersebut diharapkan mampu menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara.

Baca Juga: Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Secara bersamaan, ADB juga mendukung PT PLN (Persero) yang mulai menerbitkan obligasi secara berkelanjutan. ADB juga mendukung upaya pemerintah menerapkan pajak karbon sebagai instrumen carbon pricing melalui revisi UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Ini sangat menggembirakan dan kami sangat ingin mendukung upaya Indonesia menuju hal tersebut [pengenaan pajak karbon]," ujar Masatsugu.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya meminta dukungan ADB untuk memastikan skema pajak karbon berjalan efektif. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi hingga 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional hingga 2030.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

"Kami percaya bantuan dan dukungan internasional penting bagi kami agar memiliki mekanisme penetapan harga karbon yang tepat," tuturnya. (rig)

Topik : adb, kemenkeu, pajak karbon, kebijakan pajak, emisi gas rumah kaca, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak