Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Kepada DPR, BRI Laporkan Total Setoran Pajak dalam 5 Tahun Terakhir

A+
A-
0
A+
A-
0
Kepada DPR, BRI Laporkan Total Setoran Pajak dalam 5 Tahun Terakhir

Direksi BRI saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR.

JAKARTA, DDTCNews - PT BRI (Persero) Tbk mencatat total kontribusi kepada negara dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp136,5 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan sejak Januari 2018 hingga September 2022 perusahaannya telah berkontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran dividen dan setoran pajak. Dalam hal ini, BRI tidak hanya melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan, tetapi juga menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut.

"Di luar pajak badan, juga ada pajak yang kita potong dari wajib pajak," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Rabu (25/1/2023).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham

Sunarso mengatakan kontribusi terbesar BRI kepada negara berbentuk dividen yang dibayarkan senilai Rp49,4 triliun. Dividen tersebut dibayarkan karena saat ini pemerintah memiliki 53% saham BRI.

Kemudian, kontribusi BRI kepada negara juga berupa pembayaran PPh badan yang senilai total Rp47,83 triliun dalam 5 tahun. Setelahnya, ada pula setoran atas pemotongan/pemungutan PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea meterai senilai Rp39,3 triliun.

"PPh badan itu pajak yang di-create atau dibayar karena kemampuan BRI menghasilkan laba, [sedangkan] yang berikutnya sebenarnya bukan BRI karena itu wajib pajak bayar pajaknya dipotong oleh BRI," ujarnya.

Baca Juga: Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Sunarso menambahkan kontribusi BRI kepada perekonomian juga diberikan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, CSR memang harusnya berasal dari laba, tetapi bagi BUMN akan lebih mudah jika program tersebut dimasukkan sebagai biaya.

Memasuki 2023, dia menegaskan perusahaannya telah menyiapkan mitigasi risiko dan strategi menghadapi berbagai tantangan, terutama kenaikan inflasi dan suku bunga serta perlambatan ekonomi.

Langkah mitigasi yang disiapkan, misalnya, apabila ekonomi pulih, inflasi naik, dan kualitas pinjaman memburuk, perusahaan akan memantau kualitas pinjaman secara lebih intensif, mempertahankan coverage ratio yang tinggi, serta optimalisasi write-offs untuk recovery rate yang lebih tinggi. (sap)

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan pajak, pendapatan negara, PPh badan, BRI, DPR, dividen

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Januari 2023 | 19:10 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Instrumen Antipenghindaran Pajak PP 55/2022, CFC Rules Salah Satunya

Jum'at, 13 Januari 2023 | 12:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Anggota DPR dari Partai Republik Usulkan Pembubaran IRS

Rabu, 11 Januari 2023 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Target Pajak 2023 Hanya 'Tumbuh Tipis', Apakah Bakal Direvisi?

Senin, 09 Januari 2023 | 17:21 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Kinerja Pajak Daerah Positif, Sri Mulyani Sebut Pemulihan Sudah Merata

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham