Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Jokowi melepas ekspor perdana smelter grade alumina di Bintan. (foto: BPMI Sekretariat Presiden)
 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan terus mendorong hilirisasi industri sehingga dapat keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Hilirisasi juga dilakukan demi melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada produk-produk impor.

Jokowi mengatakan hilirisasi industri juga dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan mendatangkan penerimaan kepada negara. Menurutnya, penerimaan tersebut akan berupa perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga: Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

"Coba kalau kita membuat industri seperti ini. Kita dapat royaltinya, kita dapat pajak perusahaannya, kita dapat pajak pribadinya, kita dapat bea ekspor keluar, kita bisa dapat penerimaan negara bukan pajak, semua dapat," katanya, dikutip Rabu (26/1/2022).

Jokowi mengatakan hilirisasi industri diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah berbagai barang tambang yang ada di Indonesia. Melalui hilirisasi, lanjutnya, nilai tambah suatu komoditas akan dapat meningkat hingga 15 kali lipat.

Menurutnya, ekspor komoditas mentah justru akan merugikan negara lain. Kerugian itu misalnya dari sisi nilai komoditas yang rendah, penciptaan lapangan kerja, serta potensi penerimaan negara yang hilang.

Baca Juga: Ekspor CPO Dilarang, Penerimaan Bea Keluar Rp900 Miliar Bakal Hilang

Jokowi menjelaskan pemerintah mulai serius mendorong hilirisasi pada 2020 dengan menghentikan ekspor nickel ore. Langkah pelarangan ekspor tersebut akan diikuti dengan komoditas lain seperti bauksit dan tembaga walaupun berpotensi digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti setop bauksit, setop, pasti ada yang gugat lagi. Silakan gugat, enggak apa-apa kita hadapi," ujarnya.

Jokowi senang saat ini mulai banyak perusahaan yang berani berinvestasi di sektor hilirisasi industri meski berisiko tinggi. Misalnya PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah melakukan ekspor perdana smelter grade alumina. (sap)

Baca Juga: APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Topik : hilirisasi, industri, ekspor, komoditas tambang, WTO, penerimaan negara, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian