Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Juli 2019, DJP Bakal Punya Direktorat Data & Informasi Perpajakan

13
13

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – Merespons mulai masifnya pertukaran data dan informasi untuk kepentingan perpajakan, Ditjen Pajak (DJP) akan membentuk direktorat baru yang khusus menangani hal tersebut.

Hal ini diungkapkan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan di Kantor Pusat DJP, pekan lalu. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambungnya, menjadi direktorat yang khusus mengerjakan manajemen data.

“Arah ke depannya memang data itu menjadi sesuatu yang besar sekali sehingga harus ada direktorat yang mengerjakan itu. Direncanakan Juli [2019] akan berjalan,” jelas Robert, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Pembentukan direktorat baru tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam aspek penataan di bidang organisasi. Terlebih, DJP sudah mulai mengimplementasikan automatic exchange of information (AEoI) mulai akhir tahun lalu.

Tahun lalu, Indonesia sudah menerapkan AEoI dengan 66 yurisdiksi partisipan dan 54 yurisdiksi tujuan pelaporan. Dalam pertukaran informasi tersebut, otoritas sudah mengantongi data aset keuangan warga Indonesia di yurisdiksi lain senilai Rp1.300 triliun.

Pada tahun ini, DJP bakal mendapatkan informasi keuangan warga Indonesia yang berada di 94 yurisdiksi. Selain 94 yurisdiksi partisipan yang akan mengirimkan informasi ke otoritas di Indonesia, ada 81 yurisdiksi yang akan mendapatkan informasi mengenai akun warganya di Tanah Air.

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambung Robert, DJP akan membentuk Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Direktorat ini merupakan penggabungan dua direktorat sebelumnya yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Menurut Robert,  Tim Reformasi Perpajakan telah menyiapkan segala aspek administrasi Reformasi perpajakan agar semua siap dilaksanakan. “Di tahun 2018, sambil mengerjakan itu juga kami melakukan reformasi penyederhanaan layanan di berbagai aspek,” tambah Robert. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Arah ke depannya memang data itu menjadi sesuatu yang besar sekali sehingga harus ada direktorat yang mengerjakan itu. Direncanakan Juli [2019] akan berjalan,” jelas Robert, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Pembentukan direktorat baru tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam aspek penataan di bidang organisasi. Terlebih, DJP sudah mulai mengimplementasikan automatic exchange of information (AEoI) mulai akhir tahun lalu.

Tahun lalu, Indonesia sudah menerapkan AEoI dengan 66 yurisdiksi partisipan dan 54 yurisdiksi tujuan pelaporan. Dalam pertukaran informasi tersebut, otoritas sudah mengantongi data aset keuangan warga Indonesia di yurisdiksi lain senilai Rp1.300 triliun.

Pada tahun ini, DJP bakal mendapatkan informasi keuangan warga Indonesia yang berada di 94 yurisdiksi. Selain 94 yurisdiksi partisipan yang akan mengirimkan informasi ke otoritas di Indonesia, ada 81 yurisdiksi yang akan mendapatkan informasi mengenai akun warganya di Tanah Air.

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambung Robert, DJP akan membentuk Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Direktorat ini merupakan penggabungan dua direktorat sebelumnya yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Menurut Robert,  Tim Reformasi Perpajakan telah menyiapkan segala aspek administrasi Reformasi perpajakan agar semua siap dilaksanakan. “Di tahun 2018, sambil mengerjakan itu juga kami melakukan reformasi penyederhanaan layanan di berbagai aspek,” tambah Robert. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon
Topik : Ditjen Pajak, DJP, reformasi perpajakan, AEoI
artikel terkait
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:04 WIB
SELANDIA BARU
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:09 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 19 Juni 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI