Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Juli 2019, DJP Bakal Punya Direktorat Data & Informasi Perpajakan

13
13

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – Merespons mulai masifnya pertukaran data dan informasi untuk kepentingan perpajakan, Ditjen Pajak (DJP) akan membentuk direktorat baru yang khusus menangani hal tersebut.

Hal ini diungkapkan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan di Kantor Pusat DJP, pekan lalu. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambungnya, menjadi direktorat yang khusus mengerjakan manajemen data.

“Arah ke depannya memang data itu menjadi sesuatu yang besar sekali sehingga harus ada direktorat yang mengerjakan itu. Direncanakan Juli [2019] akan berjalan,” jelas Robert, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Pembentukan direktorat baru tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam aspek penataan di bidang organisasi. Terlebih, DJP sudah mulai mengimplementasikan automatic exchange of information (AEoI) mulai akhir tahun lalu.

Tahun lalu, Indonesia sudah menerapkan AEoI dengan 66 yurisdiksi partisipan dan 54 yurisdiksi tujuan pelaporan. Dalam pertukaran informasi tersebut, otoritas sudah mengantongi data aset keuangan warga Indonesia di yurisdiksi lain senilai Rp1.300 triliun.

Pada tahun ini, DJP bakal mendapatkan informasi keuangan warga Indonesia yang berada di 94 yurisdiksi. Selain 94 yurisdiksi partisipan yang akan mengirimkan informasi ke otoritas di Indonesia, ada 81 yurisdiksi yang akan mendapatkan informasi mengenai akun warganya di Tanah Air.

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambung Robert, DJP akan membentuk Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Direktorat ini merupakan penggabungan dua direktorat sebelumnya yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Menurut Robert, Tim Reformasi Perpajakan telah menyiapkan segala aspek administrasi Reformasi perpajakan agar semua siap dilaksanakan. “Di tahun 2018, sambil mengerjakan itu juga kami melakukan reformasi penyederhanaan layanan di berbagai aspek,” tambah Robert. (kaw)

Baca Juga: DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi

“Arah ke depannya memang data itu menjadi sesuatu yang besar sekali sehingga harus ada direktorat yang mengerjakan itu. Direncanakan Juli [2019] akan berjalan,” jelas Robert, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Pembentukan direktorat baru tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam aspek penataan di bidang organisasi. Terlebih, DJP sudah mulai mengimplementasikan automatic exchange of information (AEoI) mulai akhir tahun lalu.

Tahun lalu, Indonesia sudah menerapkan AEoI dengan 66 yurisdiksi partisipan dan 54 yurisdiksi tujuan pelaporan. Dalam pertukaran informasi tersebut, otoritas sudah mengantongi data aset keuangan warga Indonesia di yurisdiksi lain senilai Rp1.300 triliun.

Pada tahun ini, DJP bakal mendapatkan informasi keuangan warga Indonesia yang berada di 94 yurisdiksi. Selain 94 yurisdiksi partisipan yang akan mengirimkan informasi ke otoritas di Indonesia, ada 81 yurisdiksi yang akan mendapatkan informasi mengenai akun warganya di Tanah Air.

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambung Robert, DJP akan membentuk Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Direktorat ini merupakan penggabungan dua direktorat sebelumnya yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Menurut Robert, Tim Reformasi Perpajakan telah menyiapkan segala aspek administrasi Reformasi perpajakan agar semua siap dilaksanakan. “Di tahun 2018, sambil mengerjakan itu juga kami melakukan reformasi penyederhanaan layanan di berbagai aspek,” tambah Robert. (kaw)

Baca Juga: DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi
Topik : Ditjen Pajak, DJP, reformasi perpajakan, AEoI
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI