Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jokowi Teken Perpres RPJMN 2020-2024, Simak Strategi Perpajakannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi Teken Perpres RPJMN 2020-2024, Simak Strategi Perpajakannya

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo akhirnya telah menandatangani Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.

Berdasarkan Perpres kitu, RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun terhitung sejak 2020 hingga 2024. RPJMN juga memuat sejumlah hal, mulai dari strategi pembangunan nasional dan kebijakan umum.

Lalu, proyek prioritas strategis; arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan; program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga; prioritas pembangunan; serta kerangka ekonomi makro.

Baca Juga: Virus Corona Bakal Jadi Topik Utama Pertemuan G20

“Kerangka ekonomi makro mencakup gambaran ekonomi secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,” bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut.

RPJMN juga berfungsi sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga, termasuk pedoman bagi pemda. RPJMN juga bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dalam menyusun rencana strategis tersebut, kementerian/lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri. Demikian juga Pemda saat menyusun RPJM daerah juga dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menteri.

Baca Juga: Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Travel Tax Dihapus

Sementara itu, menteri akan bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMN. Pemantauan dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN.

“Sedangkan evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir. Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN dilaporkan Menteri kepada presiden,” bunyi Pasal 4 Perpres ini.

RPJMN itu juga memuat sejumlah target reformasi fiskal. Di bidang perpajakan misalnya, pemerintah menargetkan rasio perpajakan terhadap PDB mencapai 9,7-10,5% (2020), 10,1-10,7% (2021), 10,3-11,2% (2022), 10,5-11,7% (2023) dan 10,7-12,3% (2024).

Baca Juga: Hadiri Pertemuan G20 di Riyadh, Menkeu AS Bakal Bahas Masalah Pajak

Selain itu, Jokowi juga menargetkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) tuntas 100 persen pada 2023. Adapun, pendanaan reformasi fiskal untuk periode 2020-2024 itu ditaksir menembus Rp2,58 triliun. (rig)

Lalu, proyek prioritas strategis; arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan; program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga; prioritas pembangunan; serta kerangka ekonomi makro.

Baca Juga: Virus Corona Bakal Jadi Topik Utama Pertemuan G20

“Kerangka ekonomi makro mencakup gambaran ekonomi secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,” bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut.

RPJMN juga berfungsi sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga, termasuk pedoman bagi pemda. RPJMN juga bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dalam menyusun rencana strategis tersebut, kementerian/lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri. Demikian juga Pemda saat menyusun RPJM daerah juga dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menteri.

Baca Juga: Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Travel Tax Dihapus

Sementara itu, menteri akan bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMN. Pemantauan dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN.

“Sedangkan evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir. Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN dilaporkan Menteri kepada presiden,” bunyi Pasal 4 Perpres ini.

RPJMN itu juga memuat sejumlah target reformasi fiskal. Di bidang perpajakan misalnya, pemerintah menargetkan rasio perpajakan terhadap PDB mencapai 9,7-10,5% (2020), 10,1-10,7% (2021), 10,3-11,2% (2022), 10,5-11,7% (2023) dan 10,7-12,3% (2024).

Baca Juga: Hadiri Pertemuan G20 di Riyadh, Menkeu AS Bakal Bahas Masalah Pajak

Selain itu, Jokowi juga menargetkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) tuntas 100 persen pada 2023. Adapun, pendanaan reformasi fiskal untuk periode 2020-2024 itu ditaksir menembus Rp2,58 triliun. (rig)

Topik : rpjmn 2020-2024, perpres, presiden jokowi, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 03 Maret 2017 | 10:16 WIB
THAILAND
Kamis, 28 September 2017 | 11:31 WIB
KANADA
Jum'at, 09 Juni 2017 | 16:07 WIB
SINGAPURA
Jum'at, 09 Juni 2017 | 16:31 WIB
THAILAND
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:05 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:39 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:11 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:23 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:20 WIB
JEPANG