BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional guna mendorong sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan RPerpres itu akan memuat 3 strategi penguatan logistik nasional, yaitu pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyedia jasa logistik.
"Strategi ini dituangkan dalam berbagai program lintas kementerian atau lembaga," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).
Airlangga memandang sektor logistik dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya ialah biaya logistik yang tinggi. Akibatnya, harga produk-produk buatan Indonesia di pasar global menjadi kurang kompetitif dan tidak mudah bersaing.
Dia juga menilai sistem logistik Indonesia belum bekerja secara optimal sehingga menjadi hambatan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% dari total PDB. Angka ini menunjukkan porsi biaya logistik dibandingkan dengan PDB. Makin tinggi persentasenya, maka makin mahal biaya untuk distribusi barang.
Di tingkat internasional, Indonesia tercatat menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) tahun 2023 yang dirilis oleh World Bank.
Airlangga menjelaskan kondisi tersebut bakal berdampak pada perekonomian domestik dan turut mendorong peningkatan biaya logistik ekspor. Untuk itu, Rperpres tentang Penguatan Logistik Nasional digodok.
"Ini merupakan perwujudan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global," tuturnya. (rig)
