Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Jokowi Minta Sri Mulyani Kaji Ulang THR dan Gaji ke-13

A+
A-
26
A+
A-
26
Jokowi Minta Sri Mulyani Kaji Ulang THR dan Gaji ke-13

Presiden RI Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji ulang pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, lantaran penerimaan negara saat ini sedang seret akibat virus Corona.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melakukan realokasi anggaran untuk kemudian dialihkan ke penanganan virus Corona. Salah satu yang disoroti Jokowi adalah alokasi THR dan gaji ke-13 pada PNS.

"Dengan penerimaan turun, di sisi belanja juga kami mengalami tekanan. Presiden meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara meningkat," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).

Baca Juga: Duh, Utang Pemerintah Naik Jadi 38,68% PDB

Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini memproyeksi pendapatan negara akan negatif 10,0% karena wabah virus Corona. Pemerintah juga sudah mengupayakan penghematan melalui refocusing dan realokasi anggaran hingga senilai total Rp190 triliun.

Nilai itu berasal dari Rp95,7 triliun anggaran kementerian/lembaga, dan Rp9,4 triliun dari transfer ke daerah dan dana desa. Selain itu ada realokasi cadangan senilai Rp54,6 triliun.

Penerimaan negara diperkirakan hanya terealisasi Rp1.760,9 triliun, dari target semula Rp2.233,2 triliun. Adapun dari sisi belanja justru melonjak dari semula Rp2.540 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun.

Baca Juga: Soal Kerja Sama Investor dengan UMKM, Ini Harapan Jokowi

Oleh karena itu, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp853 triliun atau 5,07% terhadap PDB. Padahal dalam UU APBN 2020, defisit anggaran ditargetkan Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap PDB.

Sri Mulyani menjelaskan tambahan pembiayaan yang mencapai Rp545,7 triliun itu akan didanai dari utang dan non-utang. Secara keseluruhan, pembiayaan utang akan senilai Rp654,5 triliun, sedangkan non-utang Rp108,9 triliun.

"Pembiayaan ini diupayakan mendapat financing dari berbagai sumber yang paling aman dan memiliki tingkat biaya paling kecil, termasuk pertama kita gunakan SAL, bahkan mempertimbangkan penggunaan seluruh dana abadi pemerintah dan dana yang dikelola BLU," katanya.

Baca Juga: Begini Kinerja Penanganan Pencucian Uang Bidang Pajak 2016-2020

Namun jika tetap tidak memadai, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN). Dalam situasi domestik maupun global yang sangat bergejolak, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mencari kesempatan terbaik untuk mendapatkan harga terbaik untuk SBN tersebut. (Bsi)

Topik : jokowi, sri mulyani, presiden, menkeu, gaji ke-13, THR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bengbeng Rachman Rsa

Senin, 06 April 2020 | 19:58 WIB
jgn sampai itu dilakukan karna akan memicu tindakan2 korupsi ( KKN) dan tindakan negatif lain nya ,kita sdh dlm masalah besar jgn ciptakan masalah besar lagi .klo bisa jgn dilakukan msih byk cara lain selain itu .
1
artikel terkait
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:02 WIB
PMK 236/2020
Kamis, 07 Januari 2021 | 18:38 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2020
Kamis, 07 Januari 2021 | 17:44 WIB
VAKSIN COVID-19
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK