Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Jokowi Minta Sri Mulyani Kaji Ulang THR dan Gaji ke-13

A+
A-
26
A+
A-
26
Jokowi Minta Sri Mulyani Kaji Ulang THR dan Gaji ke-13

Presiden RI Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji ulang pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, lantaran penerimaan negara saat ini sedang seret akibat virus Corona.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melakukan realokasi anggaran untuk kemudian dialihkan ke penanganan virus Corona. Salah satu yang disoroti Jokowi adalah alokasi THR dan gaji ke-13 pada PNS.

"Dengan penerimaan turun, di sisi belanja juga kami mengalami tekanan. Presiden meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara meningkat," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).

Baca Juga: Teks Lengkap Pidato Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Pancasila

Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini memproyeksi pendapatan negara akan negatif 10,0% karena wabah virus Corona. Pemerintah juga sudah mengupayakan penghematan melalui refocusing dan realokasi anggaran hingga senilai total Rp190 triliun.

Nilai itu berasal dari Rp95,7 triliun anggaran kementerian/lembaga, dan Rp9,4 triliun dari transfer ke daerah dan dana desa. Selain itu ada realokasi cadangan senilai Rp54,6 triliun.

Penerimaan negara diperkirakan hanya terealisasi Rp1.760,9 triliun, dari target semula Rp2.233,2 triliun. Adapun dari sisi belanja justru melonjak dari semula Rp2.540 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun.

Baca Juga: Jokowi Instruksikan Proyek Strategis Nasional Tetap Berjalan

Oleh karena itu, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp853 triliun atau 5,07% terhadap PDB. Padahal dalam UU APBN 2020, defisit anggaran ditargetkan Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap PDB.

Sri Mulyani menjelaskan tambahan pembiayaan yang mencapai Rp545,7 triliun itu akan didanai dari utang dan non-utang. Secara keseluruhan, pembiayaan utang akan senilai Rp654,5 triliun, sedangkan non-utang Rp108,9 triliun.

"Pembiayaan ini diupayakan mendapat financing dari berbagai sumber yang paling aman dan memiliki tingkat biaya paling kecil, termasuk pertama kita gunakan SAL, bahkan mempertimbangkan penggunaan seluruh dana abadi pemerintah dan dana yang dikelola BLU," katanya.

Baca Juga: Ini Alasan Kemenkeu Belum Cairkan Insentif Tenaga Medis di Daerah

Namun jika tetap tidak memadai, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN). Dalam situasi domestik maupun global yang sangat bergejolak, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mencari kesempatan terbaik untuk mendapatkan harga terbaik untuk SBN tersebut. (Bsi)

Topik : jokowi, sri mulyani, presiden, menkeu, gaji ke-13, THR
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bengbeng Rachman Rsa

Senin, 06 April 2020 | 19:58 WIB
jgn sampai itu dilakukan karna akan memicu tindakan2 korupsi ( KKN) dan tindakan negatif lain nya ,kita sdh dlm masalah besar jgn ciptakan masalah besar lagi .klo bisa jgn dilakukan msih byk cara lain selain itu .
1
artikel terkait
Senin, 18 Mei 2020 | 14:52 WIB
PENURUNAN TARIF PAJAK
Senin, 18 Mei 2020 | 13:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 15 Mei 2020 | 13:15 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 15 Mei 2020 | 10:16 WIB
PERPRES 64/2020
berita pilihan
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:33 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK