Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Jokowi Minta Sri Mulyani dan Tito Tegur Kepala Daerah yang Bandel

A+
A-
3
A+
A-
3
Jokowi Minta Sri Mulyani dan Tito Tegur Kepala Daerah yang Bandel

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan dan dan Menteri Dalam Negeri untuk menegur ratusan kepala daerah yang hingga saat ini belum menganggarkan dana penanganan virus Corona.

Padahal, lanjut Presiden, dirinya telah Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 yang memerintahkan pemerintah daerah untuk refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Corona atau Covid-19.

“Setelah saya cermati, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Pak Mendagri, Bu Menkeu, agar mereka ditegur," katanya saat membuka sidang kabinet paripurna melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal

Jokowi memerinci terdapat 103 daerah belum menganggarkan jaring pengaman sosial pada masyarakat terdampak. Kemudian, sebanyak140 daerah yang belum menyiapkan dana untuk menangani dampak ekonomi wabah tersebut.

Bahkan, lanjutnya, masih ada 34 daerah yang saat ini belum menyampaikan data anggaran penanganan Corona kepada pemerintah pusat. Presiden pun kembali menekankan para kepala daerah untuk segera menyisir ulang APBD-nya.

“Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan tidak memiliki feeling pada situasi yang tidak normal ini,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Presiden juga kembali mengulang tiga fokus pemerintah di tengah pandemi Corona saat ini antara lain aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM.

Dia lantas meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito membuat pedoman realokasi dan refocusing anggaran yang lebih mudah untuk kepala daerah agar satu visi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Corona.

Per 12 April, Kementerian Dalam Negeri mencatat 93,7% daerah sudah melakukan realokasi APBD untuk Corona, dengan nilai total Rp55 miliar. Namun, tidak ada rincian daerah yang belum melaksanakan tugas tersebut. (rig)

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru
Topik : penanganan virus corona, realokasi anggaran, APBD, APBN, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:41 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:36 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:14 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:17 WIB
KEGIATAN EKSPOR IMPOR
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC