BELGIA

Joe Biden Menang, AS Diharapkan Kembali Bahas Konsensus Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 November 2020 | 08:52 WIB
Joe Biden Menang, AS Diharapkan Kembali Bahas Konsensus Pajak Digital

Ilustrasi. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa berharap Amerika Serikat (AS) akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak digital setelah Joe Biden memenangi kontes Pemilu Presiden AS mengalahkan, Donald Trump.

Komisioner Bidang Pasar Internal Uni Eropa Thierry Breton mengatakan tampuk pimpinan yang beralih dari Donald Trump kepada Joe Biden menjadi angin segar bagi multilateralisme, salah satunya proses perumusan konsensus pajak digital global.

Administrasi baru Negeri Paman Sam di bawah Joe Biden diharapkan membuat posisi politik luar negeri AS berubah. "AS keluar pada September. Ini proses negosiasi dan mereka bisa kembali," katanya, dikutip Rabu (11/11/2020).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Breton menyebutkan belum ada kata terlambat bagi AS untuk kembali ke meja perundingan pajak digital. Hal ini dikarenakan proses perumusan konsensus telah diperpanjang hingga pertengahan tahun depan.

Menurutnya, kehadiran AS memiliki penting dalam agenda reformasi sistem perpajakan internasional, utamanya untuk menjawab tantangan dari ekonomi digital. Dia berharap Joe Biden bisa menerapkan pendekatan baru yang tidak konfrontatif seperti yang kerap kali dilakukan Donald Trump.

"Amerika sekarang memiliki wajah baru dan dalam konteks ini kami melihat adanya hubungan baru dengan pemerintahan Biden," jelas Breton.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Selain itu, Breton menegaskan Uni Eropa memiliki opsi lain jika AS tidak kunjung kembali ke meja perundingan. Proposal pajak digital dalam payung hukum Digital Service Act (DSA) akan menjadi alternatif Uni Eropa jika tidak ada kesepakatan global.

"Tentu, kami tidak akan mengatur dengan cara yang berlebihan. DSA memungkinkan kami mengatur ruang digital di mana GAFA [Google, Amazon, Facebook dan Apple] menjadi elemen penting," tutur Breton seperti dilansir pledgetimes.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara