Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Jelang Ganti Presiden, Pembebasan PPN Diusulkan Berlaku di Wilayah Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Jelang Ganti Presiden, Pembebasan PPN Diusulkan Berlaku di Wilayah Ini

Presiden Filipina terpilih Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. mengangkat tangan bersama Presiden Senat Vicente Sotto III dan Ketua DPR Lord Allan Velasco saat pelantikannya, di Dewan Perwakilan Rakyat, di Kota Quezon, Metro Manila, Filipina, Rabu (25/5/2022). ANTARA FOTO/BBM Media Bureau/Handout via REUTERS/RWA/djo

MANILA, DDTCNews - Otoritas Zona Ekonomi Filipina (Philippine Economic Zone Authority/PEZA) meminta pemerintah kembali memberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) di wilayah tersebut.

Dirjen PEZA Charito B. Plaza telah mengirimkan surat resmi kepada Alfredo Pascual, Menteri Perdagangan dan Industri yang telah ditunjuk calon presiden terpilih Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Nantinya, Pascual juga akan merangkap jabatan sebagai ketua PEZA.

"Sebelum dia menyusun agenda ekonominya, setidaknya dia sudah mendengar sentimen dan saran kami untuk agenda ekonomi pemerintahan berikutnya," katanya, dikutip pada Senin (6/6/2022).

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Plaza mengatakan pemerintah awalnya memberikan pembebasan PPN atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah PEZA. Namun, otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) melalui Peraturan Pendapatan No 9/2021, sebagai aturan turunan UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE), menyatakan penjualan tertentu yang sebelumnya dibebaskan pajak kini dikenakan PPN 12%.

Wakil Dirjen PEZA Tereso Panga menjelaskan terdapat perbedaan interpretasi UU CREATE antara Kementerian Keuangan dan PEZA mengenai ketentuan PPN. Menurutnya, pembahasan UU CREATE di parlemen sama sekali tidak menyebutkan pengenaan PPN atas pembelian lokal oleh perusahaan di PEZA.

Dia menilai ketentuan PPN yang dirilis BIR cacat hukum dan semestinya batal sejak awal. Oleh karena itu, pemerintahan yang akan datang perlu meninjau kembali kebijakan tersebut.

Baca Juga: Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

"Kami ingin meminta pembebasan PPN," ujarnya.

Selain masalah PPN, PEZA juga berselisih dengan Kemenkeu dan BIR mengenai pengaturan kerja hybrid pada perusahaan teknologi yang beroperasi di wilayah tersebut. Setelah ketentuan 90% pegawai work from home (WFH) berakhir pada 30 Maret 2022, Kemenkeu dan BIR kini memerintahkan semua pekerja melakukan work from office (WFO) atau insentif pajak mereka dicabut.

Dilansir mb.com.ph, PEZA menegaskan telah merumuskan kebijakan tentang 70% pegawai di perusahaan teknologi WFO dan 30% lainnya WFH. Mereka menilai BIR juga harus mengikuti ketentuan itu dalam mengaudit insentif pajak. (sap)

Baca Juga: Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Topik : pajak internasional, PPN, GST, inflasi, penerimaan pajak, Filipina, Bongbong

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh 5,44%, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:57 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah Minta BI Tak Naikkan Suku Bunga, Ini Alasannya

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:51 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga Sudah Kembali ke Posisi Sebelum Pandemi

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP SANGATTA

One on One Lagi, PKP Diingatkan Soal Pelaporan SPT Masa & Faktur Pajak

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan