Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Isu Perpajakan Dinilai Masih Hambat Investasi, DJP Angkat Suara

2
2

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Isu-isu perpajakan disebut masih menjadi salah satu aspek yang masih menghambat investasi. Merespons hal tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan berbagai kebijakan justru telah dirilis untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kebijakan pajak dalam beberapa tahun terakhir justru sangat condong untuk meningkatkan iklim invetasi di dalam negeri. Insentif digelontorkan kepada pelaku usaha agar beban pajak dapat berkurang untuk mendukung upaya ekspansi.

“Perlu dipahami juga bahwa kebijakan pajak telah banyak dikeluarkan untuk mendukung iklim investasi di Indonesia,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (10/10/2019).

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Hestu menjabarkan keberpihakan kebijakan pajak kepada dunia usaha antara lain dengan pembaruan insentif tax holiday. Selain itu, ada juga insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi dan litbang serta kebijakan restitusi dipercepat.

Deretan insentif yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan juga menjadi komitmen otoritas fiskal untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi dan berusaha di dalam negeri.

“Disamping tax holiday dan berbagai insentif lainnya, rencana penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20% juga menjadi agenda penting kita,” paparnya.

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Oleh karena itu, Hestu meminta semua elemen pemangku kebijakan untuk melakukan perbaikan secara kolaboratif. Menurutnya, masing-masing lembaga mempunyai andil besar dalam memperbaiki iklim berusaha di dalam negeri menjadi lebih menarik lagi ke depannya.

“Jadi, kita sama-sama membenahi berbagai hal sesuai area masing-masing untuk memperbaiki iklim investasi,” imbuh Yoga.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam podcast episode 1 terkait update iklim investasi Indonesia, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan isu-isu terkait perpajakan menjadi salah satu dari lima faktor yang paling sering dikeluhkan investor.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Sodorkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Apa Itu?

Salah satu aspek yang sering dikeluhkan investor yaitu perilaku semena-mena petugas pajak kepada wajib pajak. Terkait hal ini, Hestu juga telah memberikan respons. Dia mengatakan berbagai perbaikan dalam sistem pemeriksaan sudah dijalankan, termasuk melalui implementasi compliance risk management. (kaw)

“Perlu dipahami juga bahwa kebijakan pajak telah banyak dikeluarkan untuk mendukung iklim investasi di Indonesia,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (10/10/2019).

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Hestu menjabarkan keberpihakan kebijakan pajak kepada dunia usaha antara lain dengan pembaruan insentif tax holiday. Selain itu, ada juga insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi dan litbang serta kebijakan restitusi dipercepat.

Deretan insentif yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan juga menjadi komitmen otoritas fiskal untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi dan berusaha di dalam negeri.

“Disamping tax holiday dan berbagai insentif lainnya, rencana penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20% juga menjadi agenda penting kita,” paparnya.

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Oleh karena itu, Hestu meminta semua elemen pemangku kebijakan untuk melakukan perbaikan secara kolaboratif. Menurutnya, masing-masing lembaga mempunyai andil besar dalam memperbaiki iklim berusaha di dalam negeri menjadi lebih menarik lagi ke depannya.

“Jadi, kita sama-sama membenahi berbagai hal sesuai area masing-masing untuk memperbaiki iklim investasi,” imbuh Yoga.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam podcast episode 1 terkait update iklim investasi Indonesia, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan isu-isu terkait perpajakan menjadi salah satu dari lima faktor yang paling sering dikeluhkan investor.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Sodorkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Apa Itu?

Salah satu aspek yang sering dikeluhkan investor yaitu perilaku semena-mena petugas pajak kepada wajib pajak. Terkait hal ini, Hestu juga telah memberikan respons. Dia mengatakan berbagai perbaikan dalam sistem pemeriksaan sudah dijalankan, termasuk melalui implementasi compliance risk management. (kaw)

Topik : investasi, insentif, omnibus law, BKPM, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA