Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, BKPM Sebut Perilaku Semena-mena Petugas Pajak Hambat Investasi

A+
A-
10
A+
A-
10

Kepala BKPM Thomas Lembong.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut perilaku semena-mena dari petugas pajak menjadi salah satu faktor yang membuat investor ragu membenamkan modal di Indonesia. Hal tersebut diulas beberapa media nasional pada hari ini, Senin (7/10/2019).

Dalam podcast episode 1 terkait update iklim investasi Indonesia Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan isu-isu terkait perpajakan menjadi salah satu dari lima faktor yang paling sering dikeluhkan investor. Hal ini membuat investor kehilangan nafsu berinvestasi di Indonesia.

“Meskipun sudah banyak perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak keluhan ke kami di BKPM, mengenai perilaku petugas pajak yang semena-mena,” kata Thomas.

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Investor atau pelaku usaha, sambung dia, sering mengeluhkan sikap petugas pajak yang memaksa mereka untuk membayar pajak terlebih dahulu. Bagi investor atau pelaku usaha yang keberatan bisa menuntut melalui jalur pengadilan pajak. Namun, pembayaran pajak tetap harus dilakukan.

“Sementara proses di pengadilan pajak makan waktu bertahun-tahun,” imbuhnya.

Berdasarkan data Pengadilan Pajak, total sengketa pada 2018 tercatat sebanyak 11.436 kasus. Jumlah sengketa yang dapat diselesaikan hanya sekitar 9.963 kasus. Jumlah ini turun dibandingkan posisi 2016 dan 2017 yang masing-masing tercatat sebanyak 12.853 dan 11.231 sengketa.

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti langkah yang akan ditempuh Ditjen Pajak (DJP) untuk mengejar setoran di sisa tiga bulan tahun ini. Terlebih, hingga akhir Agustus 2019, realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 0,21% (year on year/yoy).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • 4 Faktor Lain

Selain masalah perpajakan terutama menyangkut perilaku pertugas, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan ada 4 faktor lain yang selama ini dikeluhkan investor. Pertama, regulasi, baik itu beberapa ketentuan yang tidak jelas atau tumpang tindih. Semua aturan mewajibkan syarat atau izin yang pada gilirannya menjadi beban bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Kedua, kepastian mengenai akuisis lahan untuk pembangunan pabrik atau investasi lainnya. Ketiga, permasalahan tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia dinilai kalah bersaing baik dari sisi kesehatan maupun keterampilan. Keempat, dominasi BUMN dalam berbagai kegiatan usaha.

  • Berdasarkan Data

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan akan menjalankan extra effort, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, hingga penindakan untuk mengejar penerimaan pajak di sisa tahun ini. Semua upaya dilakukan berdasarkan data yang dimiliki oleh otoritas.

  • Penentuan Dirjen Pajak Baru

Beberapa media nasional juga menyoroti proses pemilihan calon Dirjen Pajak baru yang akan menggantikan Robert Pakpahan karena pensiun pada akhir tahun ini. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan terkait proses yang akan ditempuh, baik itu mutasi atau seleksi terbuka.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP
  • Penyesuaian Tarif Cukai Rokok

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan penerbitan beleid penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) masih menunggu momentum yang tepat. Pasalnya, rancangan beleid tinggal menunggu proses pengundangan.

“Kalau tarifnya kan sudah. Kapannya [terbit], kita tunggu saja nanti,” ujarnya.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law

“Meskipun sudah banyak perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak keluhan ke kami di BKPM, mengenai perilaku petugas pajak yang semena-mena,” kata Thomas.

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Investor atau pelaku usaha, sambung dia, sering mengeluhkan sikap petugas pajak yang memaksa mereka untuk membayar pajak terlebih dahulu. Bagi investor atau pelaku usaha yang keberatan bisa menuntut melalui jalur pengadilan pajak. Namun, pembayaran pajak tetap harus dilakukan.

“Sementara proses di pengadilan pajak makan waktu bertahun-tahun,” imbuhnya.

Berdasarkan data Pengadilan Pajak, total sengketa pada 2018 tercatat sebanyak 11.436 kasus. Jumlah sengketa yang dapat diselesaikan hanya sekitar 9.963 kasus. Jumlah ini turun dibandingkan posisi 2016 dan 2017 yang masing-masing tercatat sebanyak 12.853 dan 11.231 sengketa.

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti langkah yang akan ditempuh Ditjen Pajak (DJP) untuk mengejar setoran di sisa tiga bulan tahun ini. Terlebih, hingga akhir Agustus 2019, realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 0,21% (year on year/yoy).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • 4 Faktor Lain

Selain masalah perpajakan terutama menyangkut perilaku pertugas, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan ada 4 faktor lain yang selama ini dikeluhkan investor. Pertama, regulasi, baik itu beberapa ketentuan yang tidak jelas atau tumpang tindih. Semua aturan mewajibkan syarat atau izin yang pada gilirannya menjadi beban bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Kedua, kepastian mengenai akuisis lahan untuk pembangunan pabrik atau investasi lainnya. Ketiga, permasalahan tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia dinilai kalah bersaing baik dari sisi kesehatan maupun keterampilan. Keempat, dominasi BUMN dalam berbagai kegiatan usaha.

  • Berdasarkan Data

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan akan menjalankan extra effort, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, hingga penindakan untuk mengejar penerimaan pajak di sisa tahun ini. Semua upaya dilakukan berdasarkan data yang dimiliki oleh otoritas.

  • Penentuan Dirjen Pajak Baru

Beberapa media nasional juga menyoroti proses pemilihan calon Dirjen Pajak baru yang akan menggantikan Robert Pakpahan karena pensiun pada akhir tahun ini. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan terkait proses yang akan ditempuh, baik itu mutasi atau seleksi terbuka.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP
  • Penyesuaian Tarif Cukai Rokok

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan penerbitan beleid penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) masih menunggu momentum yang tepat. Pasalnya, rancangan beleid tinggal menunggu proses pengundangan.

“Kalau tarifnya kan sudah. Kapannya [terbit], kita tunggu saja nanti,” ujarnya.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, investasi, DJP, fiskus, pengadilan pajak, sengketa, BKPM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM