Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Integrasikan Proses Bisnis, DJP Fokus Manfaatkan Teknologi

2
2

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Penggunaan teknologi untuk memperbaiki sistem administrasi menjadi fokus utama Ditjen Pajak (DJP) dalam reformasi pajak saat ini. Seluruh proses bisnis diharapkan dapat terintegrasi. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan reformasi pajak pada saat ini dititikberatkan pada aspek perbaikan administrasi. Dukungan teknologi menjadi andalan otoritas dalam meningkatkan kapasitas kerja dalam jangka panjang.

“Pilar utama dari tax reform saat ini adalah sistem informasi,” katanya kepada DDTCNews, Selasa (21/5/2019).  

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Menurutnya, pembaruan sistem informasi memainkan peran krusial dalam proses bisnis otoritas pajak. Dengan teknologi, seluruh proses bisnis dapat terintegrasi. Hal inilah yang menjadi syarat utama untuk meningkatkan kinerja petugas pajak.

Selain itu, menurutnya, integrasi sistem tidak cukup hanya di lingkup DJP. Kepabeanan dan cukai, sambung Hestu, juga harus masuk dan terintegrasi dalam sistem untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Sistem informasi digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan sehingga dapat secara efektif dan efisien meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap para wajib pajak,” ungkapnya sambil mengatakan target penyelesaian seluruh perbaikan dipatok pada 2024.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

Menurutnya, berbagai perbaikan dalam aspek pelayanan, pengawasan, basis data, dan regulasi tetap berjalan hingga saat ini. Pada saat yang bersamaan, otoritas akan mempersiapkan sekaligus mensinkronisasi dengan core tax system.

Sebagai informasi, pembaruan teknologi informasi berupa core tax merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Aturan yang diteken Mei tahun lalu dijalankan DJP secara bertahap.

Pemutakhiran sistem informasi ini setidaknya membutuhkan dana senilai Rp3,1 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan beberapa waktu lalu mengatakan keseluruhan dana tersebut tidak akan digunakan sekaligus tapi dilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Pastikan Pencairan Restitusi Berjalan Normal

“Pilar utama dari tax reform saat ini adalah sistem informasi,” katanya kepada DDTCNews, Selasa (21/5/2019).  

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Menurutnya, pembaruan sistem informasi memainkan peran krusial dalam proses bisnis otoritas pajak. Dengan teknologi, seluruh proses bisnis dapat terintegrasi. Hal inilah yang menjadi syarat utama untuk meningkatkan kinerja petugas pajak.

Selain itu, menurutnya, integrasi sistem tidak cukup hanya di lingkup DJP. Kepabeanan dan cukai, sambung Hestu, juga harus masuk dan terintegrasi dalam sistem untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Sistem informasi digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan sehingga dapat secara efektif dan efisien meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap para wajib pajak,” ungkapnya sambil mengatakan target penyelesaian seluruh perbaikan dipatok pada 2024.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

Menurutnya, berbagai perbaikan dalam aspek pelayanan, pengawasan, basis data, dan regulasi tetap berjalan hingga saat ini. Pada saat yang bersamaan, otoritas akan mempersiapkan sekaligus mensinkronisasi dengan core tax system.

Sebagai informasi, pembaruan teknologi informasi berupa core tax merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Aturan yang diteken Mei tahun lalu dijalankan DJP secara bertahap.

Pemutakhiran sistem informasi ini setidaknya membutuhkan dana senilai Rp3,1 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan beberapa waktu lalu mengatakan keseluruhan dana tersebut tidak akan digunakan sekaligus tapi dilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Pastikan Pencairan Restitusi Berjalan Normal
Topik : reformasi pajak, DJP, teknologi informasi, administrasi pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI