Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Integrasikan Proses Bisnis, DJP Fokus Manfaatkan Teknologi

2
2

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Penggunaan teknologi untuk memperbaiki sistem administrasi menjadi fokus utama Ditjen Pajak (DJP) dalam reformasi pajak saat ini. Seluruh proses bisnis diharapkan dapat terintegrasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan reformasi pajak pada saat ini dititikberatkan pada aspek perbaikan administrasi. Dukungan teknologi menjadi andalan otoritas dalam meningkatkan kapasitas kerja dalam jangka panjang.

“Pilar utama dari tax reform saat ini adalah sistem informasi,” katanya kepada DDTCNews, Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Reformasi Pajak Bukan untuk Takuti Investor

Menurutnya, pembaruan sistem informasi memainkan peran krusial dalam proses bisnis otoritas pajak. Dengan teknologi, seluruh proses bisnis dapat terintegrasi. Hal inilah yang menjadi syarat utama untuk meningkatkan kinerja petugas pajak.

Selain itu, menurutnya, integrasi sistem tidak cukup hanya di lingkup DJP. Kepabeanan dan cukai, sambung Hestu, juga harus masuk dan terintegrasi dalam sistem untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Sistem informasi digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan sehingga dapat secara efektif dan efisien meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap para wajib pajak,” ungkapnya sambil mengatakan target penyelesaian seluruh perbaikan dipatok pada 2024.

Baca Juga: Gencarkan Ekstensifikasi, DJP: Alat Kami Sudah Lengkap

Menurutnya, berbagai perbaikan dalam aspek pelayanan, pengawasan, basis data, dan regulasi tetap berjalan hingga saat ini. Pada saat yang bersamaan, otoritas akan mempersiapkan sekaligus mensinkronisasi dengan core tax system.

Sebagai informasi, pembaruan teknologi informasi berupa core tax merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Aturan yang diteken Mei tahun lalu dijalankan DJP secara bertahap.

Pemutakhiran sistem informasi ini setidaknya membutuhkan dana senilai Rp3,1 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan beberapa waktu lalu mengatakan keseluruhan dana tersebut tidak akan digunakan sekaligus tapi dilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu CEO Bukalapak, Apa yang Dibahas?

“Pilar utama dari tax reform saat ini adalah sistem informasi,” katanya kepada DDTCNews, Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Reformasi Pajak Bukan untuk Takuti Investor

Menurutnya, pembaruan sistem informasi memainkan peran krusial dalam proses bisnis otoritas pajak. Dengan teknologi, seluruh proses bisnis dapat terintegrasi. Hal inilah yang menjadi syarat utama untuk meningkatkan kinerja petugas pajak.

Selain itu, menurutnya, integrasi sistem tidak cukup hanya di lingkup DJP. Kepabeanan dan cukai, sambung Hestu, juga harus masuk dan terintegrasi dalam sistem untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Sistem informasi digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan sehingga dapat secara efektif dan efisien meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap para wajib pajak,” ungkapnya sambil mengatakan target penyelesaian seluruh perbaikan dipatok pada 2024.

Baca Juga: Gencarkan Ekstensifikasi, DJP: Alat Kami Sudah Lengkap

Menurutnya, berbagai perbaikan dalam aspek pelayanan, pengawasan, basis data, dan regulasi tetap berjalan hingga saat ini. Pada saat yang bersamaan, otoritas akan mempersiapkan sekaligus mensinkronisasi dengan core tax system.

Sebagai informasi, pembaruan teknologi informasi berupa core tax merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Aturan yang diteken Mei tahun lalu dijalankan DJP secara bertahap.

Pemutakhiran sistem informasi ini setidaknya membutuhkan dana senilai Rp3,1 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan beberapa waktu lalu mengatakan keseluruhan dana tersebut tidak akan digunakan sekaligus tapi dilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu CEO Bukalapak, Apa yang Dibahas?
Topik : reformasi pajak, DJP, teknologi informasi, administrasi pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK