Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

A+
A-
2
A+
A-
2
Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

Ilustrasi. Warga melakukan pembatasan sosial saat mereka mengantri di lokasi tes asam nukleik saat tes masal menyusul penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Xian, provinsi Shaanxi, China, Selasa (21/12/2021). ANTARA FOTO/cnsphoto via REUTERS/aww/cfo

BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak atas sektor teknologi, kesehatan, pendidikan, dan venture capital sampai dengan akhir 2023.

Pemerintah menyebutkan keempat sektor tersebut diberikan pengurangan pajak dengan tujuan untuk mendorong inovasi dan entrepreneurship. Selain itu, insentif juga diberikan untuk mengurangi beban usaha di tengah pandemi Covid-19.

"Tech incubators dan universitas tetap mendapatkan tarif pajak preferensial. Venture capital juga akan mendapatkan perlakuan khusus bila berinvestasi pada perusahaan startup," sebut pemerintah dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (23/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Pemerintah menyebut tech incubators dan universitas yang memenuhi syarat berhak mendapatkan pembebasan PPN dan pembebasan pajak properti sepanjang lahan yang digunakan adalah untuk kegiatan pengembangan.

Nanti, apartemen yang ditempati oleh mahasiswa dibebaskan dari pajak properti dan stamp tax atas kontrak sewa. Bagi venture capital dan angel investor, investasi pada startup bidang teknologi dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Seperti dilansir Tax Notes International, tenaga kesehatan yang turut menangani kasus Covid-19 juga berhak mendapatkan insentif pembebasan PPH atas subsidi dan bonus yang diterima.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Di sisi lain, pemerintah juga memperpanjang kebijakan pengurangan pajak atas natura yang diterima ekspatriat hingga akhir 2023 direspons positif oleh berbagai pihak.

Partner Dezan Shira & Associates Adam Livermore mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap memberikan relaksasi bagi ekspatriat. Menurutnya, jika fasilitas tersebut tak diperpanjang, ekspatriat akan menghadapi beban pajak yang tinggi. (rig)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : china, keringanan pajak, insentif pajak, venture capital, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2