Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 kepada DPR.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) pada 2020 sebesar 11,8%—12,4%. Usulan target pemerintah tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (21/5/2019).

Usulan target tax ratio tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Kisaran angka tersebut lebih rendah dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2019 sebesar 11,4%—13,6%. Setelah pembahasan, pemerintah dan DPR sepakat mematok target tax ratio dalam APBN 2019 sebesar 12,2%. Dengan demikian, target tax ratio tahun depan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

“Yang kita sampaikan sudah di dalam range cukup lebar. Jadi, kalau kita lihat range yang terendah itu masih sama dengan performa yang sekarang ini. Kita tentu berharap bahwa kemampuan di dalam penerimaan perpajakan kita akan tetap positif,” jelasnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF) agar Indonesia terus menjalankan reformasi struktural, termasuk dalam bidang pajak. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ruang fiskal dan menjaga defisit di tengah ketidakpastian dari sisi eksternal.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kabupaten yang Punya Pelayanan Publik Terinovatif
  • Pertimbangan Risiko

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target tax ratio tahun depan masih akan dibahas dengan DPR. Dia mengungkapkan beberapa risiko akan menjadi pertimbangan penentuan target, salah satunya terkait gejolak ekonomi global yang menekan ekspor—impor.

“Jadi kita akan liat dari sisi risiko ini di kuartal II/2019 nanti. Nanti dalam pembahasan selama 2 bulan ke depan kita akan semakin membentuk titik kesepakatan sebelum kita tuangkan di Nota Keuangan. Nanti kita juga dengar pandangan dari semua fraksi DPR,” ungkapnya.

  • Dorong Daya Saing

Sejalan dengan usulan target tax ratio tahun depan di kisaran 11,8%—12,4%, Sri Mulyani menekankan reformasi perpajakan akan selalu memperhatikan dinamika perekonomian global maupun domestik. Selain itu, perpajakan juga tidak selalu hanya difokuskan untuk mengisi kantong penerimaan negara.

Baca Juga: WFO dan WFH Pegawai DJP Bakal Dievaluasi Sesuai Perkembangan Covid-19

“Reformasi perpajakan juga terus merespons perkembangan ekonomi serta mendorong daya saing investasi dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal dalam rangka memperbaiki keseimbangan eksternal,” katanya.

  • PNBP Ditargetkan Capai 2,5% PDB

Sri Mulyani mengatakan mobilisasi pendapatan negara juga akan dilakukan dengan reformasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Langkah ini dilakukan dengan mengoptimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam. Pemerintah, sambungnya, akan terus memperbaiki pengelolaan aset barang milik negara (BMN), termasuk mengasuransikannya terhadap bencana alam.

“PNBP dalam 2020 diperkirakan dapat mencapai kisaran 2,0%-2,5% terhadap PDB meskipun kita tetap harus waspada terhadap ketidakpastian pasar komoditas global,” jelasnya.

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Realisasi Diskon 30% PPh Pasal 25 Selesai Juni 2020
  • IMF Minta Indonesia Jalankan Reformasi Struktural

Kepala Divisi IMF untuk Indonesia dan Filipina Luis E. Breuer mengatakan modernisasi sistem pajak dan administrasi memainkan peran yang sangat vital dalam pendanaan belanja prioritas negara, seperti pelatihan vokasi, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial.

“Kebijakan fiskal harus fokus pada penciptaan tambahan ruang fiskal melalui reformasi pajak dan perbaikan komposisi serta efisiensi belanja publik,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, APBN 2020, tax ratio, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Mei 2020 | 09:42 WIB
PENANGANAN VIRUS COVID-19
Selasa, 19 Mei 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Mei 2020 | 14:52 WIB
PENURUNAN TARIF PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:51 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI