Berita
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 12:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Ini Tinjauan IMF Soal Kebijakan Fiskal Saat Pandemi Covid-19

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Tinjauan IMF Soal Kebijakan Fiskal Saat Pandemi Covid-19

Ilustrasi. (IMF)

JAKARTA, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) kembali merilis Fiscal Monitor edisi Oktober 2020. Dalam laporan tersebut, IMF menyebut kebijakan fiskal menjadi instrumen yang digunakan negara-negara dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19.

Krisis kesehatan dan pembatasan sosial telah mendorong lonjakan luar biasa dari sisi fiskal pemerintah. Nilainya mencapai US$11,7 triliun atau hampir 12% dari produk domestik bruto (PDB) global per 11 September 2020. Separuh kebijakan fiskal berupa tambahan belanja dan relaksasi yang berdampak pada hilangnya penerimaan negara.

“Tindakan fiskal tersebut termasuk dalam bentuk pemotongan pajak sementara dan memberikan dukungan likuiditas dengan memberikan jaminan atas pinjaman atau memberikan suntikan modal," tulis IMF dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Tagih Piutang Negara Rp75,3 Triliun, Ini Strategi Pemerintah

Serangkaian kebijakan fiskal tersebut menjadi respons banyak pemerintah untuk mendukung sektor kesehatan, memberikan dukungan bagi individu dan perusahaan yang terdampak pandemi, serta mengurangi dampak buruk Covid-19 pada perekonomian.

Konsekuensi dari berbagai kebijakan tersebut adalah adanya lonjakan defisit anggaran dengan rata-rata 9% dari PDB. Utang pemerintah secara global, sambung IMF, diproyeksikan mencapai rekor tertinggi 100% dari PDB.

Proses pemulihan ekonomi dari Covid-19, lanjut IMF, akan penuh tantangan karena adanya peningkatan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, strategi fiskal harus dilakukan dengan cermat.

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan Tahun Depan, Ini Saran Pakar

Kecermatan dalam penyusunan strategi kebijakan fiskal selama pemulihan ekonomi menjadi aspek penting karena bervariasinya respons fiskal global dalam menanggulangi dampak pandemi, baik dari sisi jenis kebijakan yang ditempuh maupun besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah.

Kemampuan negara dalam menanggulangi dampak pandemi ditentukan seberapa besar ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan dengan melihat tingkat utang pemerintah dan swasta. Pada negara maju dan negara emerging market, belanja pemerintah memberikan likuiditas secara besar-besaran. Selain itu, pembelian aset oleh bank sentral juga menjadi alat ekspansi fiskal.

Situasi berbeda di negara berkembang yang berpenghasilan rendah. Pandemi justru meningkatkan risiko utang berupa berkurangnya kemampuan negara membayar kewajiban. Melihat situasi tersebut, IMF memproyeksi akan terjadi penurunan pendapatan per kapita di banyak negara.

Baca Juga: Bank Indonesia Sebut 6 Subsektor Usaha Ini Masih Perlu Insentif Pajak

"Sekitar 100 juta -150 juta orang di seluruh dunia diperkirakan akan memasuki kemiskinan ekstrem dan memutar balik tren penurunan angka kemiskinan ekstrem selama beberapa dekade terakhir,” imbuh IMF dalam laporan tersebut.

IMF menegaskan perluasan bantuan sosial pemerintah memainkan peran krusial untuk mengerem lebih banyak masyarakat masuk kategori miskin akibat pandemi. Belanja sosial tidak hanya ditargetkan kepada kelompok miskin, tapi juga untuk kelompok pengangguran dan orang yang kehilangan pekerjaan akibat penurunan kegiatan ekonomi.

Selain itu, IMF menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak negatif dari besarnya belanja dan insentif fiskal untuk menanggulangi pandemi. Bantuan sosial dengan subsidi upah misalnya, hanya berlaku untuk jangka pendek. Jika dipertahankan dalam jangka panjang akan menghambat relokasi pasar tenaga kerja saat ekonomi mulai pulih dan lowongan pekerjaan mulai muncul.

Baca Juga: DJBC Sebut Realisasi Insentif Pajak Impor Tembus Rp2 Triliun

Begitu juga dengan bantuan likuiditas kepada pelaku usaha dalam bentuk relaksasi pajak dan jaminan atas pinjaman swasta. Relaksasi tersebut menjadi instrumen strategis dalam jangka pendek untuk mencegah kebangkrutan. Namun, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara permanen dan perlunya transparansi dalam penyaluran bantuan.

"Kebijakan penangguhan dan pemotongan pajak sementara telah mendukung likuiditas tetapi berisiko menjadi kebijakan permanen yang akan mengorbankan pendapatan pemerintah," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Diperpanjang! Pemutihan Pajak Kendaraan Berlaku Hingga 23 Desember
Topik : IMF, kebijakan fiskal, Fiscal Monitor, insentif pajak, subsidi gaji, bansos, utang, PDB
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Faiz Nur Abshar

Kamis, 15 Oktober 2020 | 12:35 WIB
tidak dapat dipungkiri bahwa pandemik yg melanda dunia saat ini akan memberikan dampak yg signifikan terhadap ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia.
1
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 26 November 2020 | 17:00 WIB
YUNANI
Kamis, 26 November 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN