Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Ini Tinjauan IMF Soal Kebijakan Fiskal Saat Pandemi Covid-19

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Tinjauan IMF Soal Kebijakan Fiskal Saat Pandemi Covid-19

Ilustrasi. (IMF)

JAKARTA, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) kembali merilis Fiscal Monitor edisi Oktober 2020. Dalam laporan tersebut, IMF menyebut kebijakan fiskal menjadi instrumen yang digunakan negara-negara dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19.

Krisis kesehatan dan pembatasan sosial telah mendorong lonjakan luar biasa dari sisi fiskal pemerintah. Nilainya mencapai US$11,7 triliun atau hampir 12% dari produk domestik bruto (PDB) global per 11 September 2020. Separuh kebijakan fiskal berupa tambahan belanja dan relaksasi yang berdampak pada hilangnya penerimaan negara.

“Tindakan fiskal tersebut termasuk dalam bentuk pemotongan pajak sementara dan memberikan dukungan likuiditas dengan memberikan jaminan atas pinjaman atau memberikan suntikan modal," tulis IMF dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Serangkaian kebijakan fiskal tersebut menjadi respons banyak pemerintah untuk mendukung sektor kesehatan, memberikan dukungan bagi individu dan perusahaan yang terdampak pandemi, serta mengurangi dampak buruk Covid-19 pada perekonomian.

Konsekuensi dari berbagai kebijakan tersebut adalah adanya lonjakan defisit anggaran dengan rata-rata 9% dari PDB. Utang pemerintah secara global, sambung IMF, diproyeksikan mencapai rekor tertinggi 100% dari PDB.

Proses pemulihan ekonomi dari Covid-19, lanjut IMF, akan penuh tantangan karena adanya peningkatan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, strategi fiskal harus dilakukan dengan cermat.

Baca Juga: Siap-Siap! Transaksi SUN Khusus PPS Dibuka Lagi pada 22 Agustus 2022

Kecermatan dalam penyusunan strategi kebijakan fiskal selama pemulihan ekonomi menjadi aspek penting karena bervariasinya respons fiskal global dalam menanggulangi dampak pandemi, baik dari sisi jenis kebijakan yang ditempuh maupun besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah.

Kemampuan negara dalam menanggulangi dampak pandemi ditentukan seberapa besar ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan dengan melihat tingkat utang pemerintah dan swasta. Pada negara maju dan negara emerging market, belanja pemerintah memberikan likuiditas secara besar-besaran. Selain itu, pembelian aset oleh bank sentral juga menjadi alat ekspansi fiskal.

Situasi berbeda di negara berkembang yang berpenghasilan rendah. Pandemi justru meningkatkan risiko utang berupa berkurangnya kemampuan negara membayar kewajiban. Melihat situasi tersebut, IMF memproyeksi akan terjadi penurunan pendapatan per kapita di banyak negara.

Baca Juga: Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

"Sekitar 100 juta -150 juta orang di seluruh dunia diperkirakan akan memasuki kemiskinan ekstrem dan memutar balik tren penurunan angka kemiskinan ekstrem selama beberapa dekade terakhir,” imbuh IMF dalam laporan tersebut.

IMF menegaskan perluasan bantuan sosial pemerintah memainkan peran krusial untuk mengerem lebih banyak masyarakat masuk kategori miskin akibat pandemi. Belanja sosial tidak hanya ditargetkan kepada kelompok miskin, tapi juga untuk kelompok pengangguran dan orang yang kehilangan pekerjaan akibat penurunan kegiatan ekonomi.

Selain itu, IMF menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak negatif dari besarnya belanja dan insentif fiskal untuk menanggulangi pandemi. Bantuan sosial dengan subsidi upah misalnya, hanya berlaku untuk jangka pendek. Jika dipertahankan dalam jangka panjang akan menghambat relokasi pasar tenaga kerja saat ekonomi mulai pulih dan lowongan pekerjaan mulai muncul.

Baca Juga: Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka

Begitu juga dengan bantuan likuiditas kepada pelaku usaha dalam bentuk relaksasi pajak dan jaminan atas pinjaman swasta. Relaksasi tersebut menjadi instrumen strategis dalam jangka pendek untuk mencegah kebangkrutan. Namun, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara permanen dan perlunya transparansi dalam penyaluran bantuan.

"Kebijakan penangguhan dan pemotongan pajak sementara telah mendukung likuiditas tetapi berisiko menjadi kebijakan permanen yang akan mengorbankan pendapatan pemerintah," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen
Topik : IMF, kebijakan fiskal, Fiscal Monitor, insentif pajak, subsidi gaji, bansos, utang, PDB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Muhammad Faiz Nur Abshar

Kamis, 15 Oktober 2020 | 12:35 WIB
tidak dapat dipungkiri bahwa pandemik yg melanda dunia saat ini akan memberikan dampak yg signifikan terhadap ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat

Senin, 08 Agustus 2022 | 14:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Negara Rugi Rp20 M, Tanah dan Bangunan Milik Tersangka TPPU Disita DJP

Senin, 08 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PMK 114/2022

Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Senin, 08 Agustus 2022 | 12:55 WIB
KINERJA FISKAL

Kemenkeu Prediksi Defisit APBN 2022 akan Lebih Kecil dari 3,92%

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober