Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Sindiran Sri Mulyani Untuk Pengacara

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Rendahnya partisipasi pengacara, notaris, dan kurator dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) yang merupakan pakar hukum membuat Sri Mulyani angkat bicara soal ketiga profesi ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan partisipasi pengacara dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) masih sangat sedikit. Jumlah pengacara yang berada di Indonesia berkisar 16.789 orang, tapi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru 1.976 pengacara.

“Saya kerap melihat ketiga profesi tersebut di sejumlah acara televisi, dan mereka sering ‘panen’. Tapi jika dilihat datanya di program tax amnesty, partisipasi dari ketiga profesi ini masih sangat rendah,” tuturnya.

Baca Juga: Ini 7 Sektor Usaha yang Dapat Guyuran Insentif Pajak

Sri Mulyani melanjutkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak per tahun 2015 hanya mampu terkumpul sekitar 592 SPT yang dimiliki pengacara. Menurutnya hingga saat ini partisipasi mereka dalam program tax amnesty dan mengaku berprofesi sebagai pengacara hanya berkisar 110 orang saja.

Total tebusan yang diperoleh dari wajib pajak profesi pengacara hanya mampu mencapai Rp131,8 miliar saja. Padahal, pengacara memiliki penghasilan yang luar biasa besar, bahkan ia mengakui sering melihat pengacara sedang bekerja di berbagai stasiun televisi.

“Saya tidak menyindir pengacara, menyindir itu tidak secara langsung. Tapi saya bicara langsung di depan pengacara,” ucapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Di samping itu, profesi pengacara yang telah mengikuti program pengampunan pajak di Jakarta yakni sebanyak 78 orang dengan tebusan yang sebesar Rp125 miliar. Rendahnya kontribusi pengacara terhadap program tersebut membuat Sri semakin yakin pengacara mampu ‘mengakali’ pajak.

Namun, Sri tetap optimis pengacara mampu berpartisipasi membantu pemerintah dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak melalui program pengampunan pajak. Karena hasil pemungutan pajak akan sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat di wilayah Indonesia. (Gfa)

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

“Saya kerap melihat ketiga profesi tersebut di sejumlah acara televisi, dan mereka sering ‘panen’. Tapi jika dilihat datanya di program tax amnesty, partisipasi dari ketiga profesi ini masih sangat rendah,” tuturnya.

Baca Juga: Ini 7 Sektor Usaha yang Dapat Guyuran Insentif Pajak

Sri Mulyani melanjutkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak per tahun 2015 hanya mampu terkumpul sekitar 592 SPT yang dimiliki pengacara. Menurutnya hingga saat ini partisipasi mereka dalam program tax amnesty dan mengaku berprofesi sebagai pengacara hanya berkisar 110 orang saja.

Total tebusan yang diperoleh dari wajib pajak profesi pengacara hanya mampu mencapai Rp131,8 miliar saja. Padahal, pengacara memiliki penghasilan yang luar biasa besar, bahkan ia mengakui sering melihat pengacara sedang bekerja di berbagai stasiun televisi.

“Saya tidak menyindir pengacara, menyindir itu tidak secara langsung. Tapi saya bicara langsung di depan pengacara,” ucapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Di samping itu, profesi pengacara yang telah mengikuti program pengampunan pajak di Jakarta yakni sebanyak 78 orang dengan tebusan yang sebesar Rp125 miliar. Rendahnya kontribusi pengacara terhadap program tersebut membuat Sri semakin yakin pengacara mampu ‘mengakali’ pajak.

Namun, Sri tetap optimis pengacara mampu berpartisipasi membantu pemerintah dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak melalui program pengampunan pajak. Karena hasil pemungutan pajak akan sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat di wilayah Indonesia. (Gfa)

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, amnesti pajak, sri mulyani, pengacara, notaris, kurator
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI