Review
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Juni 2020 | 06:57 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 03 Juni 2020 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 3 JUNI-9 JUNI 2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Pos Baru 'Pemenuhan Belanja Mendesak'

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Pos Baru 'Pemenuhan Belanja Mendesak'

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani. 

JAKARTA, DDTCNews – Ada tambahan pos baru dalam alokasi belanja pemerintah pusat untuk tahun depan. Pos belanja dengan nama ‘Pemenuhan Belanja Mendesak’ secara khusus didedikasikan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan ‘Pemenuhan Belanja Mendesak’ untuk anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp21,7 triliun. Pagu belanja itu akan dialokasikan untuk Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenhan, dan Polri.

“Perubahan itu sudah satu paket dengan alokasi belanja lainnya. Untuk TNI itu dukungan Alutsista, kemudian Polri untuk kebutuhan sarana dan prasarana (Sarpras), dan ada kebutuhan meningkatkan IT intelijen,” katanya di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (10/9/2019).

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Ini Pesan Sri Mulyani kepada Pegawai Kemenkeu

Askolani menjelaskan kebutuhan mendesak tersebut sebagai langkah antisipasi atas kebutuhan dalam proses pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, ‘Pemenuhan Belanja Mendesak’ ini dapat melengkapi kapasitas K/L terkait ketika dihadapkan kebutuhan mendesak dan belum diakomodasi dalam pagu anggaran normal.

Dari pagu Rp21,7 triliun, Polri mendapat alokasi senilai Rp13,8 triliun. Kemudian, belanja mendesak Kemenhan yang senilai Rp3,2 triliun dialokasikan untuk TNI AD senilai Rp1,5 triliun, TNI AU senilai Rp700 miliar, Mabes TNI senilai Rp200 miliar, dan lingkungan Kemenhan senilai Rp875 miliar. Selanjutnya, belanja mendesak untuk BIN dialokasikan senilai Rp4,3 triliun. Alokasi belanja untuk Kejaksaan senilai Rp275 miliar.

Askolani memastikan penggunaan belanja mendesak tersebut harus memenuhi lima syarat utama. Pertama, setiap program dan kegiatan dapat diukur output dan outcome-nya. Kedua, program sudah diusulkan atau disetujui secara tertulis dalam rapat kerja dengan komisi terkait.

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik, DJBC: Masih Menunggu Pembahasan Dengan DPR

Ketiga, program harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keempat, program dialokasikan secara efisien dan efektif. Kelima, memenuhi prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Jadi program yang urgent dan mendesak ini akan dibahas lebih lanjut dengan komisi terkait. Jadi kita bagi tugas dengan lima prinsip tadi,” Imbuh Askolani. (kaw)

Baca Juga: Genjot Pendapatan Asli Daerah, DPRD Usul TV Kabel Dikenai Pajak
Topik : RAPBN 2020, kebijakan fiskal, DPR, pemenuhan belanja mendesak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 11 Maret 2020 | 19:28 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 09 Maret 2020 | 18:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 09 Maret 2020 | 17:48 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 06 Maret 2020 | 10:33 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Jum'at, 05 Juni 2020 | 10:32 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:48 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:50 WIB
KONSULTASI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)