Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Ketentuan Baru Jaminan untuk Angsuran dan Penundaan Bayar Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Ketentuan Baru Jaminan untuk Angsuran dan Penundaan Bayar Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan mengenai jaminan yang harus diberikan terkait dengan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak berubah.

Perubahan tersebut tertuang dalam PMK 18/2021. Beleid yang berlaku mulai 17 Februari 2021 ini salah satunya merevisi ketentuan mengenai jaminan untuk permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang sebelumnya diatur dalam PMK 242/2014.

“Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak…, harus memberikan jaminan aset berwujud,” demikian kutipan Pasal 22 ayat (1) Pasal 25 ayat (1) PMK 242/2014 s.t.d.d Pasal 103 PMK 18/2021, dikutip pada Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: PMK Soal SBN Khusus untuk Peserta Program Ungkap Sukarela Disiapkan

Secara lebih terperinci, aset berwujud tersebut harus memenuhi 2 kriteria yang bersifat akumulatif. Pertama, aset berwujud merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut.

Kedua, aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon. Jaminan berupa aset berwujud dalam permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak ini berbeda dengan ketentuan terdahulu.

Sebelumnya, dalam PMK 242/2014, wajib pajak dapat memberikan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Baca Juga: Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Pasal 103 PMK 18/2021 ini juga merevisi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PMK 242/2014. Saat ini wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran setelah melampaui batas waktu yang ditentukan harus memberikan jaminan aset berwujud sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran.

Sementara itu, dalam ketentuan sebelumnya, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu yang ditentukan harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran.

Adapun PMK 18/2021 ini berlaku mulai 17 Februari 2021. Beleid yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja ini mencakup ketentuan di bidang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). (kaw)

Baca Juga: Ungkap Kesalahan SPT Saat Pemeriksaan Pajak, Apa Bisa?

Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU KUP, angsuran, penundaan, pembayaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Kamis, 28 Oktober 2021 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Segmentasi Pengawasan, AR KPP Pratama Fokus pada Wajib Pajak Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB