Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Fasilitas Tambahan yang Diberikan Bea Cukai Saat Pandemi Covid-19

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Fasilitas Tambahan yang Diberikan Bea Cukai Saat Pandemi Covid-19

Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Untung Basuki. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan pemberian fasilitas kepabeanan turut membantu pelaku usaha di tempat penimbunan berikat untuk tetap bisa berproduksi dan melakukan ekspor di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Untung Basuki mengatakan pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas tambahan untuk membantu pelaku usaha bertahan saat pandemi. Menurutnya, kebijakan tentang fasilitas kepabeanan juga terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

"Pemerintah senantiasa berupaya mendorong dan mempertahankan kegiatan-kegiatan [usaha], apalagi di kawasan berikat yang berorientasi ekspor. Ini karena kontribusi perusahaan kawasan berikat di ekspor nasional sekitar 40%," katanya, dikutip pada Jumat (16/7/2021).

Baca Juga: Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Untung mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK 31/2020 yang memberikan fasilitas tambahan kepada perusahaan kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Tambahan itu diberikan sebagai respons atas pandemi Covid-19 yang mengganggu kegiatan produksi dan ekspor barang.

Tambahan insentif tersebut di antaranya berupa relaksasi pengaturan penjualan ke pasar domestik, relaksasi pemasukan barang-barang untuk penanganan Covid-19, serta pemberian pelayanan secara mandiri.

Kemudian, terbit pula PMK 65/2021 pada Juni lalu yang mengubah ketentuan kawasan berikat. Menurut Untung, penerbitan PMK tersebut untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha kepada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Hal-hal terkait dengan fasilitas perpajakan yang selama ini menjadi dispute di lapangan juga ditegaskan kembali dalam PMK 65/2021. Misalnya, mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat yang merupakan barang milik subjek pajak luar negeri.

"Selain itu, ditegaskan juga mengenai penggunaan corporate guarantee oleh perusahaan kawasan berikat yang memiliki profil risiko bagus," ujarnya.

Selain melalui peraturan, DJBC juga memperkuat pelayanan dan pengawasan tempat penimbunan berikat bersama Ditjen Pajak (DJP). Sinergi tersebut misalnya dilakukan melalui program secondment, joint analysis, joint audit, serta joint proses bisnis di kawasan berikat.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan dokumen kepabeanan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat dipersamakan dengan dokumen pajak (faktur pajak).

"Tahun-tahun ke depan, joint program juga akan dilakukan pada tempat penimbunan berikat lainnya seperti pusat logistik berikat, gudang berikat, dan lainnya," imbuh Untung.

Dia menambahkan pada saat ini, DJBC tengah mencanangkan program transformasi pelayanan dan pengawasan tempat penimbunan berikat yang ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada akhir 2022.

Baca Juga: DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Menurutnya, model pelayanan secara mandiri yang saat ini sudah berjalan di beberapa kawasan berikat mandiri, gudang berikat mandiri, ataupun pusat logistik berikat akan dibuat secara masif dengan beberapa penyempurnaan

Hingga pertengahan Juli 2021, tercatat ada 1.401 perusahaan kawasan berikat. Devisa impor dari perusahaan kawasan berikat pada 2020 mencapai US$18 miliar, sedangkan sepanjang semester I/2021 angkanya sebesar US$12 miliar.

Sementara itu, devisa ekspor yang disumbang perusahaan kawasan berikat pada 2020 tercatat US$50 miliar dan pada semester I/2021 mencapai US$33 miliar. (kaw)

Baca Juga: Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Topik : Bea Cukai, DJBC, kepabeanan

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Agustus 2021 | 12:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kapitalisasi Data Jadi Kunci Pengawasan Perpajakan

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PMK 74/2021

Ketentuan Baru Pelayanan Rush Handling Berlaku Mulai 24 Agustus 2021

Senin, 09 Agustus 2021 | 18:23 WIB
KEPABEANAN

Setelah 11 Tahun, Komoditas RI Ini Bebas Bea Masuk Antidumping India

Minggu, 08 Agustus 2021 | 14:00 WIB
PMK 68/2021

DJBC Ajak Pengusaha Manfaatkan Insentif Bea Masuk, Cek Ketentuannya

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini