Review
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 06:46 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Ini Alasan PPh Final UKM Tak Ideal Jika Berlaku Permanen

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Alasan PPh Final UKM Tak Ideal Jika Berlaku Permanen

JAKARTA, DDTCNews – Tinggal menunggu waktu jelang rilis revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Revisi beleid itu tidak hanya mengatur pemangkasan tarif PPh Final, tapi juga batas waktu penggunaan tarif.

Perihal batas waktu menggunakan tarif PPh Final ini bagi wajib pajak orang pribadi berlaku selama 6 tahun dan badan batasnya adalah 3 tahun. Setelah itu wajib pajak diharuskan melakukan pembukuan agar membayar pajak secara normal.

Pengamat perpajakan dari DDTC Bawono Kristiaji mengatakan pembatasan menggunakan skema final merupakan langkah positif. Pasalnya, dengan berbagai kemudahannya diharapkan dapat menarik masuk pelaku UKM dalam administrasi pajak.

Baca Juga: Sah! Ini 6 Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital

"Adanya batasan waktu penggunaan skema final tersebut sangat baik. Skema presumptive tax dengan model final atas peredaran bruto tersebut kan digunakan sebagai cara untuk memberi kemudahan administrasi bagi wajib pajak yang sulit menyelenggarakan pembukuan," katanya, Rabu (23/5).

Lebih lanjut, Bawono mengungkapkan 4 alasan kenapa penggunaan skema PPh Final harusnya bersifat sementara. Pertama, perhitungan dengan cara menakar berdasarkan omzet tidak mencerminkan penetapan beban pajak yang adil.

"Kedua, skema PPh Final mendorong adanya fragmentasi usaha agar tetap berada di bawah omzet Rp4,8 miliar," ungkapnya.

Baca Juga: Mau Melamar Kerja Butuh NPWP? Ini Kata Kring Pajak DJP

Ketiga, skema PPh Final tidak memberikan dorongan dan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan pembukuan dalam menjalankan bisnis. Terakhir, ialah berpotensi menciptakan dualisme sistem pajak (sistem normal dan sistem final), terlebih mengingat besarnya pemain di sektor UKM.

Sejatinya, batasan waktu atas skema PPh Final ini ialah untuk memperluas basis pajak. Seperti yang diketahui, ceruk bisnis skala kecil dan menengah sangat besar di Indonesia dan masih sedikit yang masuk dalam rezim pajak.

"Hal yang perlu jadi perhatian adalah memastikan pembinaan oleh Ditjen Pajak agar pengguna skema ini siap pada batas waktu yang telah ditentukan," tambahnya. (Amu)

Baca Juga: Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian
Topik : ditjen pajak, pajak umkm, revisi pp 46
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 16:35 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 12:11 WIB
PER-13/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 11:46 WIB
PER-10/PJ/2020
berita pilihan
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:04 WIB
PMK 77/2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 12:42 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 12:16 WIB
KEBIJAKAN MONETER