Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 6 Kelompok Objek PNBP

1
1

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. 

JAKARTA, DDTCNews – Objek penerimaan negara bukan pajak terbagi menjadi enam kelompok. Pengelompokkan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 9/2018 yang baru saja dirilis oleh pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan keenam kelompok itu mencakup pertama, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), meliputi bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.

Kedua, pelayanan, meliputi penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif di bawah tanggung jawab pemerintah. Ketiga, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), meliputi kekayaan dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya.

Baca Juga: Apindo: Wacana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Tidak Relevan Lagi

Keempat, pengelolaan barang milik negara (BMN), meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain. Kelima, pengelolaan dana, meliputi dana pemerintah dari APBN atau perolehan lain. Keenam, hak negara lainnya, meliputi hak negara selain 5 objek sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan objek PNBP merupakan seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.

Adapun kriteria objek PNBP memiliki kriteria pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara, dan/atau penetapan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Sematkan Opini WTP, BPK Beri 3 Catatan atas LKPP 2018

Pemerintah, sambung Mardiasmo, telah menetapkan dasar hukum tertentu terhadap pengelompokkan objek PNBP. Objek pemanfaatan SDA berdasar hukum UU, kontrak, maupun peraturan pemerintah (PP). Objek pelayanan berdasar hukum PP maupun peraturan menteri. Objek pengelolaan KND berdasar hukum UU maupun dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Mardiasmo melanjutkan dasar hukum dari objek pengelolaan BMN yaitu PP maupun peraturan menteri keuangan (PMK). Objek pengelolaan dana berdasar hukum PMK. Kemudian, objek hak negara lainnya berdasar hukum UU, PP, maupun PMK.

Pada implementasinya, pemerintah telah menyiapkan skema pengawasan PNBP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan internal atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri atau pimpinan lembaga.

Baca Juga: Soal PSAK Terbaru, Ini Pesan Wamenkeu ke DJP

Pengawasan ini juga dilakukan oleh menteri keuangan agar kualitas pengelolaan PNBP semakin meningkat. Menteri keuangan, lanjut Mardiasmo, melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, maupun evaluasi.

Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar, khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya, untuk meminimalisasi potensi kerugian negara. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Longgarkan Minimal Pembelian SUN Lewat Private Placement

Kedua, pelayanan, meliputi penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif di bawah tanggung jawab pemerintah. Ketiga, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), meliputi kekayaan dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya.

Baca Juga: Apindo: Wacana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Tidak Relevan Lagi

Keempat, pengelolaan barang milik negara (BMN), meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain. Kelima, pengelolaan dana, meliputi dana pemerintah dari APBN atau perolehan lain. Keenam, hak negara lainnya, meliputi hak negara selain 5 objek sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan objek PNBP merupakan seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.

Adapun kriteria objek PNBP memiliki kriteria pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara, dan/atau penetapan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Sematkan Opini WTP, BPK Beri 3 Catatan atas LKPP 2018

Pemerintah, sambung Mardiasmo, telah menetapkan dasar hukum tertentu terhadap pengelompokkan objek PNBP. Objek pemanfaatan SDA berdasar hukum UU, kontrak, maupun peraturan pemerintah (PP). Objek pelayanan berdasar hukum PP maupun peraturan menteri. Objek pengelolaan KND berdasar hukum UU maupun dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Mardiasmo melanjutkan dasar hukum dari objek pengelolaan BMN yaitu PP maupun peraturan menteri keuangan (PMK). Objek pengelolaan dana berdasar hukum PMK. Kemudian, objek hak negara lainnya berdasar hukum UU, PP, maupun PMK.

Pada implementasinya, pemerintah telah menyiapkan skema pengawasan PNBP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan internal atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri atau pimpinan lembaga.

Baca Juga: Soal PSAK Terbaru, Ini Pesan Wamenkeu ke DJP

Pengawasan ini juga dilakukan oleh menteri keuangan agar kualitas pengelolaan PNBP semakin meningkat. Menteri keuangan, lanjut Mardiasmo, melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, maupun evaluasi.

Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar, khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya, untuk meminimalisasi potensi kerugian negara. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Longgarkan Minimal Pembelian SUN Lewat Private Placement
Topik : pnbp, Mardiasmo, kemenkeu, BMN, APIP
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI