Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Inggris Jadi 'Negara Dunia Ketiga' di Eropa

0
0

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa memastikan Inggris tidak bisa lagi menegosiasikan syarat perdagangan dengan Uni Eropa sampai mereka sah keluar dari Uni Eropa. Dan sementara itu, perdagangan akan dilakukan berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia/ WTO,

Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom menyatakan Brexit akan membuat Inggris jadi ‘negara ketiga’ dalam istilah Uni Eropa. “Inggris harus keluar dulu, baru bisa bernegosiasi,” ujarnya, pekan lalu.

Dia menggarisbawahi pembahasan yang lebih terperinci untuk menentukan hubungan dagang Inggris dengan Uni Eropa tak bisa berjalan sampai sesudah proses pemisahan secara politis, yang membutuhkan waktu 2 tahun.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

“Meskipun referendum tak punya dampak hukum, tetapi harus ada pemberitahuan, dan ini akan dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru. Saya berharap itu dilakukan segera. Setelah itu, barulah proses keluar dari Uni Eropa bisa dilanjutkan,” katanya.

Menurut dia, perlu waktu paling lama 10 tahun untuk menegosiasikan kesepakatan dagang baru dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya, ada kekhawatiran praktik bisnis akibat Brexit akan memberikan dampak buruk bagi industri jasa di Inggris.

Dia mencontohkan bagaimana kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Kanada baru-baru ini memakan waktu 7 tahun negosiasi. Perjanjian itu juga akan diratifikasi oleh semua negara Uni Eropa. Itu berarti, ada tambahan waktu lagi sekitar 2 tahun sebelum efektif diberlakukan.

Baca Juga: Wah, 32 Juta Orang Bakal Bayar PPh Lebih Sedikit Tahun Ini

Menurut The Guardian, lamanya waktu kesepakatan itu mungkin akan membuat Inggris meniru model Norwegia yang kini memiliki akses ke pasar tunggal Uni Eropa. Norwegia masih tunduk pada aturan Uni Eropa, tapi juga masih dapat bergerak bebas. (Bsi)

Dia menggarisbawahi pembahasan yang lebih terperinci untuk menentukan hubungan dagang Inggris dengan Uni Eropa tak bisa berjalan sampai sesudah proses pemisahan secara politis, yang membutuhkan waktu 2 tahun.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

“Meskipun referendum tak punya dampak hukum, tetapi harus ada pemberitahuan, dan ini akan dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru. Saya berharap itu dilakukan segera. Setelah itu, barulah proses keluar dari Uni Eropa bisa dilanjutkan,” katanya.

Menurut dia, perlu waktu paling lama 10 tahun untuk menegosiasikan kesepakatan dagang baru dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya, ada kekhawatiran praktik bisnis akibat Brexit akan memberikan dampak buruk bagi industri jasa di Inggris.

Dia mencontohkan bagaimana kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Kanada baru-baru ini memakan waktu 7 tahun negosiasi. Perjanjian itu juga akan diratifikasi oleh semua negara Uni Eropa. Itu berarti, ada tambahan waktu lagi sekitar 2 tahun sebelum efektif diberlakukan.

Baca Juga: Wah, 32 Juta Orang Bakal Bayar PPh Lebih Sedikit Tahun Ini

Menurut The Guardian, lamanya waktu kesepakatan itu mungkin akan membuat Inggris meniru model Norwegia yang kini memiliki akses ke pasar tunggal Uni Eropa. Norwegia masih tunduk pada aturan Uni Eropa, tapi juga masih dapat bergerak bebas. (Bsi)

Topik : brexit, pajak internasional, inggris
artikel terkait
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 15 Februari 2019 | 16:51 WIB
AUSTRALIA
Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:40 WIB
SELANDIA BARU
Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:30 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 15 Februari 2019 | 14:45 WIB
BELANDA
Kamis, 14 Februari 2019 | 18:08 WIB
INGGRIS
Kamis, 14 Februari 2019 | 14:39 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 14 Februari 2019 | 13:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 14 Februari 2019 | 11:59 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Februari 2019 | 10:16 WIB
PAJAK DIGITAL
Rabu, 13 Februari 2019 | 19:15 WIB
GHANA