Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Inggris Jadi 'Negara Dunia Ketiga' di Eropa

0
0

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa memastikan Inggris tidak bisa lagi menegosiasikan syarat perdagangan dengan Uni Eropa sampai mereka sah keluar dari Uni Eropa. Dan sementara itu, perdagangan akan dilakukan berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia/ WTO,

Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom menyatakan Brexit akan membuat Inggris jadi ‘negara ketiga’ dalam istilah Uni Eropa. “Inggris harus keluar dulu, baru bisa bernegosiasi,” ujarnya, pekan lalu.

Dia menggarisbawahi pembahasan yang lebih terperinci untuk menentukan hubungan dagang Inggris dengan Uni Eropa tak bisa berjalan sampai sesudah proses pemisahan secara politis, yang membutuhkan waktu 2 tahun.

Baca Juga: IMF: Penundaan Brexit Perpanjang Ketidakpastian

“Meskipun referendum tak punya dampak hukum, tetapi harus ada pemberitahuan, dan ini akan dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru. Saya berharap itu dilakukan segera. Setelah itu, barulah proses keluar dari Uni Eropa bisa dilanjutkan,” katanya.

Menurut dia, perlu waktu paling lama 10 tahun untuk menegosiasikan kesepakatan dagang baru dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya, ada kekhawatiran praktik bisnis akibat Brexit akan memberikan dampak buruk bagi industri jasa di Inggris.

Dia mencontohkan bagaimana kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Kanada baru-baru ini memakan waktu 7 tahun negosiasi. Perjanjian itu juga akan diratifikasi oleh semua negara Uni Eropa. Itu berarti, ada tambahan waktu lagi sekitar 2 tahun sebelum efektif diberlakukan.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Menurut The Guardian, lamanya waktu kesepakatan itu mungkin akan membuat Inggris meniru model Norwegia yang kini memiliki akses ke pasar tunggal Uni Eropa. Norwegia masih tunduk pada aturan Uni Eropa, tapi juga masih dapat bergerak bebas. (Bsi)

Dia menggarisbawahi pembahasan yang lebih terperinci untuk menentukan hubungan dagang Inggris dengan Uni Eropa tak bisa berjalan sampai sesudah proses pemisahan secara politis, yang membutuhkan waktu 2 tahun.

Baca Juga: IMF: Penundaan Brexit Perpanjang Ketidakpastian

“Meskipun referendum tak punya dampak hukum, tetapi harus ada pemberitahuan, dan ini akan dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru. Saya berharap itu dilakukan segera. Setelah itu, barulah proses keluar dari Uni Eropa bisa dilanjutkan,” katanya.

Menurut dia, perlu waktu paling lama 10 tahun untuk menegosiasikan kesepakatan dagang baru dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya, ada kekhawatiran praktik bisnis akibat Brexit akan memberikan dampak buruk bagi industri jasa di Inggris.

Dia mencontohkan bagaimana kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Kanada baru-baru ini memakan waktu 7 tahun negosiasi. Perjanjian itu juga akan diratifikasi oleh semua negara Uni Eropa. Itu berarti, ada tambahan waktu lagi sekitar 2 tahun sebelum efektif diberlakukan.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Menurut The Guardian, lamanya waktu kesepakatan itu mungkin akan membuat Inggris meniru model Norwegia yang kini memiliki akses ke pasar tunggal Uni Eropa. Norwegia masih tunduk pada aturan Uni Eropa, tapi juga masih dapat bergerak bebas. (Bsi)

Topik : brexit, pajak internasional, inggris
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG
Senin, 03 September 2018 | 15:12 WIB
INDIA
Senin, 11 Juni 2018 | 15:50 WIB
VIETNAM