BERITA TERKINI
LONDON, DDTCNews - Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner resmi mengundurkan diri, kemarin.
Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah dia terbukti lalai membayar pajak atas pembelian properti senilai £800.000 atau Rp17,72 miliar di Hove, kawasan mewah di pesisir Inggris.
"Saya menerima bahwa saya tidak memenuhi standar tertinggi [saat membeli properti]," katanya dalam surat yang disampaikan kepada Perdana Menteri Keir Starmer, dikutip pada Sabtu (6/9/2025).
Rayner mengatakan bertanggung jawab penuh atas kesalahannya tersebut. Meski demikian, dia menegaskan tidak pernah berniat menghindari kewajibannya untuk membayar pajak.
Terlebih, dia juga mengemban jabatan sebagai menteri perumahan.
"Saya sangat menyesali keputusan saya untuk tidak mencari nasihat pajak tambahan, mengingat posisi saya sebagai menteri perumahan dan kondisi keluarga saya yang kompleks," ujarnya.
Surat pengunduran diri Rayner kemudian direspons dengan surat yang ditulis tangan oleh Starmer. Secara pribadi, Starmer mengaku sedih kehilangan Rayner di pemerintahan.
Menurutnya, Rayner telah menjadi kolega tepercaya dan teman selama bertahun-tahun. Dia pun menghormati pencapaian Rayner di dunia politik.
"Anda telah memberikan segalanya untuk menjadikan pemerintahan Partai Buruh sukses dan Anda telah menjadi bagian utama dari rencana kami untuk menjadikan Inggris lebih adil bagi keluarga pekerja," bunyi surat Starmer.
Tidak hanya sebagai wakil perdana menteri, Rayner juga mundur dari posisi wakil pemimpin Partai Buruh.
Sebelumnya, Rayner telah mengakui tidak membayar pajak dengan benar saat membeli flat di East Sussex karena dia yakin itu adalah satu-satunya properti yang dimilikinya.
Namun, karena pengaturan yang rumit seputar perwalian untuk putranya yang disabilitas, flat di Hove seharusnya dianggap sebagai rumah kedua bagi Rayner. Dengan demikian, dia semestinya membayar pajak berupa bea meterai tambahan senilai £40.000.
Rayner menyatakan telah mencari nasihat hukum ketika melakukan pembelian tersebut, tetapi gagal untuk menghitung kewajibannya dengan benar. Dia lantas menghubungi otoritas pajak untuk menghitung pajak tambahan yang perlu dibayarkannya.
Selain membayar pajak tambahan sebesar £40.000, Rayner juga menghadapi kemungkinan denda dari otoritas senilai £12.000 karena kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Penasihat etika perdana menteri Laurie Magnus menyebut Rayner telah berusaha menegakkan integritasnya. Meski demikian, dia tetap melanggar kode menteri.
"Tanggung jawab untuk melaporkan SPT dan membayar pajak pada akhirnya berada di pundak masing-masing wajib pajak," ucap Magnus dilansir bbc.com. (dik)
