Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Inflasi Masih Tinggi, Pemerintah Singapura Kukuh Naikkan Tarif PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Inflasi Masih Tinggi, Pemerintah Singapura Kukuh Naikkan Tarif PPN

Ilustrasi.

SINGAPURA, DDTCNews – Meski di tengah situasi inflasi yang meningkat tajam, Pemerintah Singapura memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif goods and services tax (GST) atau PPN mulai tahun depan.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Lawrence Wong berkomitmen akan menaikkan tarif PPN tersebut secara terukur sehingga masyarakat tidak akan merasakan dampak kenaikan tersebut setidaknya selama 5 tahun.

“Kami akan menjunjung tinggi komitmen ini bahkan dengan prospek inflasi yang sedang tinggi. Jika perlu anggaran bantuan langsung tunai bisa saja ditingkatkan,” katanya dikutip dari asianews.network, Rabu (14/9/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya, tarif PPN akan dinaikkan sebesar 2%. Kenaikan tersebut akan dilakukan secara bertahap, yaitu dari 7% menjadi 8% pada 1 Januari 2023 dan kembali naik menjadi 9% pada 1 Januari 2024.

Anggota parlemen secara berkala menanyakan kemungkinan untuk menunda kenaikan tarif PPN mengingat tingginya inflasi. Namun, pemerintah kukuh melanjutkan kebijakan tersebut dan diimbangi dengan dukungan insentif lainnya.

Wong menjelaskan kenaikan PPN diperlukan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pengeluaran yang dimaksud antara lain seperti kebutuhan mempercepat transformasi ekonomi serta menopang ketahanan pangan dan energi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Selain itu, terdapat juga kebutuhan pengeluaran untuk jaminan kesehatan masyarakat yang lebih tinggi seiring bertambahnya usia populasi. Kenaikan PPN menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memenuhi prioritas jangka panjang tersebut.

“Ini akan memberi kami sumber daya yang kami butuhkan untuk memenuhi prioritas jangka panjang kami dengan cara yang bertanggung jawab. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini, termasuk kenaikan PPN seperti yang direncanakan,” tutur Wong.

Wong menyatakan kenaikan GST tidak ditujukan untuk mengumpulkan surplus. Namun, kenaikan PPN ditujukan untuk menjalankan anggaran berimbang dalam jangka menengah. Menurutnya, kebijakan fiskal ini akan dilakukan secara konsisten. (rig)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : singapura, tarif ppn, pajak, pajak internasional, inflasi, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya