Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

A+
A-
2
A+
A-
2
Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech dalam sebuah webinar, Minggu (24/10/2021). 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut keuangan negara selalu memainkan peran besar untuk mengatasi setiap krisis yang terjadi di Indonesia.

Indonesia telah mengalami 3 krisis multidimensi, yakni krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis ekonomi 2008, dan krisis akibat pandemi Covid-19 2020-2021. Dalam ketiga masa tersebut, lanjutnya, keuangan negara harus menjadi pelindung agar hantaman krisis tidak terlalu menekan masyarakat.

"Krisis bisa trigger-nya beda-beda tapi ujungnya semua sama, ke keuangan negara. Ini karena yang menjadi last resources selalu keuangan negara," katanya, Minggu (24/10/2021).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Sri Mulyani mengatakan 3 masa krisis di Indonesia terjadi karena penyebab yang berbeda-beda. Krisis keuangan 1997-1998 terjadi karena utang masif swasta, terutama di negara Asia Tenggara dan Asia Timur, yang jatuh tempo.

Krisis ekonomi 2008 bermula dari tingginya kredit macet di Amerika Serikat (AS) yang merembet ke wilayah Amerika Latin dan ke seluruh dunia. Adapun pada 2020-2021, krisis disebabkan kemunculan penyakit Covid-19 dari China yang menyebar ke seluruh dunia.

Pada krisis 1997-1998, lanjut Sri Mulyani, negara harus melakukan bailout sehingga menyebabkan utang melonjak. Setelah keuangan negara kembali disehatkan selama 10 tahun, terjadi krisis ekonomi 2008 meskipun dampaknya di Indonesia relatif kecil.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Namun, sekarang keuangan negara harus kembali bekerja keras mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus berupaya menjaga agar keuangan negara selalu sehat dan mampu mengantisipasi setiap krisis yang menghantam. Alasannya, negara harus hadir untuk mengatasi hal-hal yang menekan masyarakat dari sisi sosial, politik, dan ekonomi.

Setelah pandemi Covid-19, dia memprediksi masih ada risiko krisis yang akan terjadi pada masa depan seperti akibat perubahan iklim dan disrupsi teknologi digital. Topik tersebut juga telah banyak didiskusikan dalam forum internasional karena semua negara ingin mengantisipasi agar transmisi dampak krisis tidak meluas.

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Oleh karena itu, sambungnya, keuangan negara harus disehatkan dengan cepat agar dapat menjadi bantalan ketika ekonomi ambruk atau mengalami tekanan.

"Makanya waktu ekonomi bagus, kita harus mengumpulkan amunisi. Debt to GDP diturunkan, defisit turunkan, sehingga kita punya yang disebut fiscal space. Begitu terjadi hantaman, fiscal space itu yang dipakai," ujarnya.

Sri Mulyani juga senang ketika makin banyak masyarakat ikut memperhatikan kondisi APBN dan posisi utang sebagai wujud rasa memiliki terhadap keuangan negara. Menurutnya, perhatian publik pada APBN belum muncul ketika terjadi krisis 1997-1998 dan 2008. (kaw)

Baca Juga: Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Topik : krisis, krisis ekonomi, kebijakan fiskal, keuangan negara, APBN, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Presidensi G-20, Indonesia Tonjolkan Komitmen Atasi Perubahan Iklim

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

Kamis, 02 Desember 2021 | 12:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Reformasi Pajak Bikin Indonesia Lebih Siap Hadapi Krisis

Kamis, 02 Desember 2021 | 06:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Resmi Buka Presidensi G-20, 3 Hal Ini Jadi Fokus Indonesia

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’