Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

A+
A-
3
A+
A-
3
Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu percaya diri dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) akan tetap beredar di dalam negeri setelah berakhirnya masa penahanan (holding period) 3 tahun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan batas waktu pengalihan harta program amnesti pajak terbagi dalam tiga periode. Holding period dana repatriasi periode I dan II telah berlalu yaitu pada September dan Desember 2019.

Holding period 3 tahun itu kan sudah ada yang jatuh temponya di September 2019, lalu ada lagi yang di 31 Desember 2019 untuk tahap kedua, dan nanti yang tahap ketiganya adalah Maret 2020,” katanya di kantor Kemenkeu, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga: Kepala BKPM Ingin Lembaganya Diperkuat, Ada Apa?

Suahasil menyatakan dari ketiga periode waktu tax amnesty tersebut, dana repatriasi yang paling besar berada di periode I yang holding period-nya sudah habis pada September tahun lalu. Kemenkeu juga terus melakukan pemantauan.

Dari pemantauan yang dilakukan melalui kerja sama dengan manajer investasi menunjukan tidak ada pergerakan dana repatriasi yang langsung ke luar negeri setelah berakhirnya holding period. Menurutnya, sebagaian besar dana tetap berada di dalam negeri, meskipun sudah bebas untuk bergerak.

Suahasil menjelaskan data pembanding yang menguatkan pernyataan tersebut. Dia menyebut pada akhir tahun lalu, neraca pembayaran Indonesia tidak menunjukkan adanya eksodus besar-besaran dana dari dalam negeri.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

"Dari laporan yang kita dapat dari manajer investasi yang mengurusi dana repatriasi dengan tenggat aturan tiga tahun ternyata tidak terlihat eksodus yang besar jadi dia tetap stay di dalam negeri. Hal itu juga bisa dilihat dalam balance of payment kita dalam portofolio itu tidak terlihat terjadi peningkatan outflow yang signifikan,” jelas Suahasil.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2017, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak pada periode I, II, dan III senilai Rp4.884,26 triliun. Dari jumlah tersebut, dana repatriasi tercatat senilai Rp146,70 triliun. (kaw)

Baca Juga: Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM

Holding period 3 tahun itu kan sudah ada yang jatuh temponya di September 2019, lalu ada lagi yang di 31 Desember 2019 untuk tahap kedua, dan nanti yang tahap ketiganya adalah Maret 2020,” katanya di kantor Kemenkeu, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga: Kepala BKPM Ingin Lembaganya Diperkuat, Ada Apa?

Suahasil menyatakan dari ketiga periode waktu tax amnesty tersebut, dana repatriasi yang paling besar berada di periode I yang holding period-nya sudah habis pada September tahun lalu. Kemenkeu juga terus melakukan pemantauan.

Dari pemantauan yang dilakukan melalui kerja sama dengan manajer investasi menunjukan tidak ada pergerakan dana repatriasi yang langsung ke luar negeri setelah berakhirnya holding period. Menurutnya, sebagaian besar dana tetap berada di dalam negeri, meskipun sudah bebas untuk bergerak.

Suahasil menjelaskan data pembanding yang menguatkan pernyataan tersebut. Dia menyebut pada akhir tahun lalu, neraca pembayaran Indonesia tidak menunjukkan adanya eksodus besar-besaran dana dari dalam negeri.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

"Dari laporan yang kita dapat dari manajer investasi yang mengurusi dana repatriasi dengan tenggat aturan tiga tahun ternyata tidak terlihat eksodus yang besar jadi dia tetap stay di dalam negeri. Hal itu juga bisa dilihat dalam balance of payment kita dalam portofolio itu tidak terlihat terjadi peningkatan outflow yang signifikan,” jelas Suahasil.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2017, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak pada periode I, II, dan III senilai Rp4.884,26 triliun. Dari jumlah tersebut, dana repatriasi tercatat senilai Rp146,70 triliun. (kaw)

Baca Juga: Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM
Topik : repatriasi, tax amnesty, pengampunan pajak, investasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 15 Juni 2017 | 08:57 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 Maret 2017 | 08:59 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 19 Juli 2017 | 13:32 WIB
MEKSIKO
Kamis, 22 Desember 2016 | 09:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:45 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:17 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:13 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:06 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL