KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO
Redaksi DDTCNews | Rabu, 01 Februari 2023 | 16:00 WIB
Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO

Foto udara aktivitas pemurnian nikel di areal pabrik smelter milik PT Antam di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu (17/12/2022). ANTARA FOTO/Jojon/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya agar tidak khawatir dengan risiko gugatan yang muncul dari World Trade Organization (WTO), sebagai respons atas kebijakan hilirisasi komoditas mineral nasional.

Menurut Jokowi, hilirisasi terhadap sejumlah komoditas logam yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini sudah terbukti ampuh memberikan keuntungan bagi negara. Karenanya, dia kukuh melanjutkan hilirisasi terhadap lebih banyak lagi komoditas mineral.

"Saya sampaikan kepada para menteri tiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO, [jalan] terus. Kalah, tetap [jalan] terus karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita," kata Jokowi dalam Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2/2023).

Baca Juga:
'Kalau Devisa Hasil Ekspor Ditahan Sampai 30 Persen, Ini Memberatkan'

Presiden juga meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri terhadap keberhasilan hilirisasi nikel yang sudah berjalan 2 tahun. Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan melanjutkan hilirisasi pertambangan ke komoditas lainnya, seperti bauksit dan tembaga.

"Saya sudah sampaikan di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni [2023]. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga setop tahun ini, setop," ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$699 miliar dan membuka lapangan kerja bagi 8,8 juta orang.

Baca Juga:
Atasi Piutang PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Ini

"Sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ini nikel sudah, terus setop," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga berpesan kepada perbankan nasional agar ikut mengawasi dan mendorong kebijakan hilirisasi di Tanah Air. Salah satunya, mempermudah pengajuan kredit bagi badan usaha maupun perorangan yang akan membuat smelter.

"Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya jelas, untuk negara jelas, untuk perusahaan juga jelas, apa yang harus kita tanyakan lagi," tutur presiden.

Baca Juga:
Setoran PNBP Diperkirakan Melandai pada Tengah Tahun

Jokowi pun berharap melalui konsistensi hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju dengan gross domestic product (GDP) Indonesia pada tahun 2045 mendatang bisa mencapai angka US$9 triliun hingga US$11 triliun. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga ditargetkan bisa mencapai US$21.000 hingga US$29.000.

"Jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju," ujarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Maret 2023 | 15:00 WIB PLH DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIA MINING ASSOCIATION DJOKO WIDAJATNO 'Kalau Devisa Hasil Ekspor Ditahan Sampai 30 Persen, Ini Memberatkan'
Minggu, 26 Maret 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Atasi Piutang PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Ini
Minggu, 26 Maret 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Setoran PNBP Diperkirakan Melandai pada Tengah Tahun
Sabtu, 25 Maret 2023 | 10:00 WIB KINERJA FISKAL Optimalkan PNBP Sektor Migas, Pemerintah Siapkan 3 Strategi ini
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Maret 2023 | 15:00 WIB PLH DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIA MINING ASSOCIATION DJOKO WIDAJATNO 'Kalau Devisa Hasil Ekspor Ditahan Sampai 30 Persen, Ini Memberatkan'
Minggu, 26 Maret 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH Ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam UU HKPD
Minggu, 26 Maret 2023 | 10:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Tegakkan Hukum, Ditjen Pajak Sita Harta Kekayaan Sampai Rp315 Miliar
Minggu, 26 Maret 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Atasi Piutang PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Ini
Minggu, 26 Maret 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN Barang Impor Ini Dapat Fasilitas, Laporan Realisasinya Bisa via Email
Minggu, 26 Maret 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Setoran PNBP Diperkirakan Melandai pada Tengah Tahun
Sabtu, 25 Maret 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK NPWP-nya Terpisah dengan Suami? Begini Cara Lapor Pajak Karyawati
Sabtu, 25 Maret 2023 | 13:30 WIB ADA APA DENGAN PAJAK Pengenaan Pajak atas Reklame, Bagaimana Ketentuannya?