Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Harap-harap Cemas Hasil Referendum Inggris

A+
A-
0
A+
A-
0
Harap-harap Cemas Hasil Referendum Inggris

JAKARTA, DDTCNews – Berita mengenai penantian hasil referendum Inggris terkait Brexit tersebar di beberapa media nasional pagi ini, Kamis (23/6). Pasalnya, hari ini masyarakat Inggris akan menentukan apakah memilih hengkang atau tetap bergabung dengan uni Eropa.

Selama ini sekitar 45% total ekspor Inggis masuk ke Uni Eropa dan 4,3% perdagangan dunia. Keputusan referendum ini tentunya akan memengaruhi perekonomian dunia, termasuk Asia.

Selain itu, ada berita mengenai naiknya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi tanpa tanggungan dari Rp3 juta menjadi Rp4,5 juta sebulan setara Rp 54 juta setahun. Lalu bagaimana dampaknya dengan potensi penerimaan pajak negara? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler
  • Potensi Penerimaan Berkurang, Daya Beli Meningkat

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan PTKP baru di 2016 akan mengurangi penerimaan pajak Rp18,9 triliun. Walau begitu, menurutnya, kebijakan ini berdampak baik pada naiknya konsumsi sebesar 0,13%, investasi 0,34%, PDB 0,16% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 40 ribu orang.

  • Industri Perbankan Siap Tampung Dana Repatriasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat kapasitas beragam yang terdapat dalam instrumen pasar modal cukup menampung dana repatriasi hasil tax amnesty. Saat ini nilai kapitalisasi pasar Rp5.143,5 triliun, namun transaksi per bulan hanya Rp150 triliun. Ini artinya, masih ada ruang kosong hingga Rp300 triliun setiap bulan yang masih bisa digunakan.

  • Pre-funding Jadi Andalan Pemerintah

Sementara itu, ada rencana pemerintah untuk melakukan pre-funding alias penarikan utang lebih cepat untuk menampung dana repatriasi jika Surat Berharga Negara (SBN) 2016 tidak cukup mampu menampung dana tax amnesty. Dengan begini utang tahun 2017 akan dilakukan di akhir 2016.

Baca Juga: WFO dan WFH Pegawai DJP Bakal Dievaluasi Sesuai Perkembangan Covid-19
  • Industri Asuransi Jiwa Melesat Pesat

Performa investasi dari industri asuransi jiwa mendapatkan hasil 24,6% pada kuartal I/2016. Data AAJI menunjukkan hasil investasi sebesar Rp13,01 triliun pada kuartal I ini, setara tumbuh 24,6% dari kuartal I/2015. Hal ini dipicu oleh membaiknya pasar modal dan pemberian hasil yang lebih stabil ketimbang reksadana dan deposito.

  • Ada Tambahan Rp7,4 triliun untuk Dana Transfer Daerah

Perubahan RAPBN akan memberikan kelegaan bagi pemerintah daerah. Pasalnya, tambahan Rp7,4 triliun akan dimasukkan ke dana transfer khusus (DTK) yang meliputi dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Ini artinya DTK naik dari Rp200,7 triliun menjadi Rp208,1 triliun.

  • Kendaraan Bermotor Milik Eks Perwakilan Negara Asing Wajib Bayar Pajak

Pemilik kendaraan tersebut wajib membayar bea masuk dan pajak impor. Pajak yang terkait tentu saja PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan jika ada PPnBM Impor. Untuk bisa menghitung semuanya itu, terlebih dahulu harus diketahui berapa besar nilai pabeannya.

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Realisasi Diskon 30% PPh Pasal 25 Selesai Juni 2020
  • Kemasan Plastik Bakal Dikenakan Cukai

Pemerintah akan mengenakan bea cukai terhadap produk plastik guna membangun industri daur ulang sampah. Pemerintah memprediksi pendapatan cukai dari plastik dapat mencapai Rp1 triliun. Hal ini hanya tinggal menunggu peraturan pemerintah untuk ditanda tangani. (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, brexit, ptkp, tax amnesty, dana repatriasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 02 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Kamis, 30 April 2020 | 10:24 WIB
PELAPORAN SPT
Kamis, 30 April 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 April 2020 | 14:18 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN