Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Hanya Boleh Ada Satu Perwakilan PMSE Pemungut PPN

A+
A-
1
A+
A-
1
Hanya Boleh Ada Satu Perwakilan PMSE Pemungut PPN

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan hanya boleh terdapat satu pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas setiap pelaku usaha PMSE yang diwajibkan memungut PPN PMSE.

Kepala Subdirektorat Humas DJP Ani Natalia mengatakan pelaku usaha PMSE, terutama penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri boleh saja menunjuk lebih dari satu perwakilan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020.

Meski demikian, yang memungut PPN tetaplah hanya satu dan tidak boleh lebih. "Mengenai perwakilan PPMSE luar negeri yang di Indonesia, kalau mau banyak ya tidak masalah, tapi kalau pemungut maka satu perwakilan saja yang boleh," kata Ani, Jumat (3/7/2020)

Baca Juga: Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

Pada UU No. 2/2020, tertulis pedagang, penyedia jasa, dan/atau PPMSE luar negeri dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutang. Tata cara penunjukan ini akan diatur peraturan menteri keuangan (PMK) tersendiri.

Di sisi lain, dalam Permendag No. 50/2020, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan PPMSE menunjuk perwakilan di Indonesia yang sudah melakukan transaksi dengan 1000 konsumen atau melakukan pengiriman paket pada sebanyak 1000 paket dalam setahun.

Kepala Subdirektorat E-Commerce Kemendag Agus Purwanto menjelaskan fungsi penunjukan perwakilan tidak sepenuhnya terkait dengan perpajakan dan lebih terkait dengan fungsi Kemendag yakni untuk menjamin perlindungan konsumen.

Baca Juga: DJP: Aplikasi PPN PMSE Sudah Siap

"Memang ketentuan konsumen ini dalam rangka meyakinkan kita bahwa pelaku itu melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi filosofinya ini lebih banyak untuk backup dari perlindungan konsumen," ujar Agus, Jumat (3/7/2020).

Perwakilan, atau yang disebut kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) bidang PMSE, adalah kantor yang dipimpin oleh satu orang atau lebih warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang ditunjuk oleh PPMSE luar negeri sebagai perwakilan di Indonesia.

Dalam ketentuan perdagangan, satu KP3A bidang PMSE hanya boleh mewakili satu PPMSE luar negeri. KP3A bidang PMSE yang ditunjuk untuk mewakili satu PPMSE luar negeri tersebut diperbolehkan membuka kantor cabang atas persetujuan PPMSE luar negeri yang diwakili. (Bsi)

Baca Juga: Pengumuman: Rencana Kenaikan Tarif Pajak Tahun Depan Batal

Topik : PPN PMSE, PPN produk digital, pajak digital, pemungut PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Senin, 06 Juli 2020 | 17:11 WIB
perlu adanya kepastian hukum dalam hal kewajiban perpajakan terutama bagi PMSE yang telah memiliki kantor cabang. apakah DJP perlu mengevaluasi kembali kewajiban pajak bagi Representative office yang sudah ada di Indonesia ? atau perlu membangun basis baru dengan menambah kantor perwakilan tambahan ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 19 Juli 2020 | 15:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 18 Juli 2020 | 09:01 WIB
INGGRIS
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:10 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 06:01 WIB
PMK 89/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC