Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dalam acara Outlook Ritel Modern & Mall Dalam Situasi Pandemi dan Post Covid-19, Kamis (22/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menekankan pentingnya dukungan insentif pajak daerah dalam menjaga keberlangsungan usaha pusat perbelanjaan dalam periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketua APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan pengelola pusat perbelanjaan sangat mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Namun, pelaku usaha memerlukan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Dukungan yang dimaksud antara lain relaksasi pajak daerah saat mal atau pusat perbelanjaan tidak beroperasi pada periode PPKM. Menurutnya, beban pajak daerah seperti PBB-P2 dan pajak reklame seharusnya dapat diringankan ketika tidak ada kegiatan usaha.

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

"Kami dukung PPKM, tapi dari kebijakan pemerintah juga tolong bantu dengan tidak memberikan beban tambahan pungutan pajak dan retribusi saat pusat belanja tutup," katanya dalam Outlook Ritel Modern & Mall Dalam Situasi Pandemi dan Post Covid-19, Kamis (22/7/2021).

Tak hanya pajak, lanjut Alphonzus, pengeluaran biaya listrik dan gas juga tetap berjalan ketika masa PPKM. Untuk itu, asosiasi berharap pemerintah mendukung pelaku usaha yang tutup selama periode PPKM dengan memberikan insentif pada biaya listrik dan gas.

Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah membuat proyeksi bisnis pada tahun sulit dicapai. Hal ini dikarenakan setiap ada kebijakan pembatasan akan berdampak langsung pada kunjungan konsumen.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

"Kondisi saat ini sangat sulit dan target 2021 harus dilupakan. Berdasarkan pengalaman 2020 untuk kembalikan kunjungan 10%-20% itu sangat sulit selama pandemi dan perlu waktu 2-3 bulan. Jadi kemungkinan bisnis 2021 tidak jauh berbeda dengan 2020," ujarnya.

Saat ini, sambung Alphonzus, pemilik pusat perbelanjaan membutuhkan bantuan pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan tidak seperti tahun lalu. Pada tahun lalu, pelaku usaha bisa bertahan karena masih menyimpan dana cadangan yang dipakai saat ada pembatasan kegiatan.

Dia menilai situasi pada tahun ini berbeda karena banyak bisnis yang sudah kehabisan dana cadangan saat kebijakan pembatasan kembali berlaku seperti saat PPKM Darurat dan PPKM level hingga 25 Juli 2021.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

"Secara umum pada 2020 bisa bertahan dengan kemampuan sendiri karena punya dana cadangan. Sekarang pusat perbelanjaan perlu bantuan karena saat ini tidak punya kemampuan bertahan dengan sumber daya sendiri," tuturnya. (rig)

Topik : APPBI, pajak daerah, keringanan pajak, PBB-P2, kebijakan pajak, pajak reklame, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi