Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

A+
A-
2
A+
A-
2
Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pengusaha di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) bersiap dengan perubahan ketentuan perpajakan setelah konsensus pajak global tercapai.

Sri Mulyani mengatakan proposal konsensus global pajak internasional terus dibahas oleh semua negara. Menurutnya, isu pajak global tersebut juga menjadi salah satu fokus Indonesia ketika menjadi Presidensi G-20.

"Kami akan mendiskusikan pajak internasional yang saya pikir isu ini sangat penting dan relevan untuk Anda semua, terutama perusahaan multinasional yang bekerja lintas negara dan beroperasi secara global," katanya, dikutip pada Minggu (5/12/2021).

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Sri Mulyani menuturkan Presidensi G-20 memiliki makna penting bagi Indonesia untuk menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk pulih dari pandemi Covid-19. Indonesia juga mendorong negara anggota G-20 memberikan dukungan aktif sehingga ekonomi di semua negara dapat segera pulih.

Terdapat sejumlah isu yang akan dibahas selama Presidensi G-20 pada 2022, seperti penanganan pandemi secara global melalui pemerataan vaksinasi, upaya pemulihan ekonomi, serta kemajuan dan pelaksanaan global taxation principles.

Menurut menkeu, isu pajak internasional akan menjadi salah satu menu utama dalam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) saat Indonesia menjadi Presidensi G-20. Sebab, pembahasan mengenai pajak internasional tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Terdapat lima topik dalam agenda pembahasan perpajakan internasional di antara negara-negara G-20 antara lain insentif pajak; pajak dan digitalisasi; praktik penghindaran pajak dan transparansi pajak; pajak dan pembangunan; serta kepastian pajak.

Semenjak pertemuan G-20 Juli lalu, diskusi internasional terus menunjukkan perkembangan yang baik sehingga tujuan reformasi perpajakan internasional yang adil semakin dekat.

Misal, terdapat peningkatan jumlah negara anggota OECD/G-20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting yang telah menyetujui solusi dua pilar pajak digital menjadi 136 negara, dari sebelumnya 132 negara anggota.

Baca Juga: Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

Proposal Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Pilar 1 mencakup perusahaan multinasional (multinational enterprise/MNE) dengan peredaran bruto EUR20 miliar dan tingkat keuntungan di atas 10%.

Keuntungan perusahaan multinasional kemudian dibagikan kepada negara pasar jika perusahaan memperoleh setidaknya EUR1 juta (atau EUR250.000 untuk negara pasar dengan PDB lebih kecil dari EUR40 miliar) dari negara pasar tersebut.

Baca Juga: Swiss Alokasikan Penerimaan dari Pajak Minimum Global ke Daerah

Salah satu perkembangan dari kesepakatan G-20/BEPS Juli 2021 lainnya adalah pengalokasian 25% keuntungan perusahaan multinasional kepada negara pasar.

Jumlah tersebut akan dibagikan kepada negara pasar berdasarkan porsi penjualannya di masing-masing negara pasar tersebut. Pengaturan yang makin konkret itu dinilai menjadi perkembangan baik bagi negara pasar, termasuk Indonesia.

Dengan alokasi 25%, artinya sistem perpajakan menjadi lebih adil dibandingkan dengan saat ini saat tidak ada alokasi pajak untuk negara pasar tanpa adanya bentuk usaha tetap (BUT).

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

Sementara pada Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), akan mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global.

Pilar 2 mengenakan tarif pajak minimum 15% bagi perusahaan multinasional yang memiliki omzet senilai EUR750 juta atau lebih. Dengan Pilar 2, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi.

Dalam laporan berjudul Statement on A Two-Pillar Solution to Address Tax Challenges Arising From the Digitalization of the Economy, OECD menilai Pilar 2 akan melindungi hak negara berkembang untuk mengenakan pajak atas penghasilan tertentu seperti bunga dan royalti minimal 9%. (rig)

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

Topik : menkeu sri mulyani, sektor hulu migas, konsensus pajak global, ketentuan perpajakan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Periksa Kepatuhan WP Setelah PPS, DJP: Kami Punya Basis Data Lengkap

Rabu, 22 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Dicabut, Begini Penjelasan DJBC

Rabu, 22 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Dana Perantara Keuangan Bakal Beroperasi Tahun Ini

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya