Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

A+
A-
2
A+
A-
2
Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pengusaha di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) bersiap dengan perubahan ketentuan perpajakan setelah konsensus pajak global tercapai.

Sri Mulyani mengatakan proposal konsensus global pajak internasional terus dibahas oleh semua negara. Menurutnya, isu pajak global tersebut juga menjadi salah satu fokus Indonesia ketika menjadi Presidensi G-20.

"Kami akan mendiskusikan pajak internasional yang saya pikir isu ini sangat penting dan relevan untuk Anda semua, terutama perusahaan multinasional yang bekerja lintas negara dan beroperasi secara global," katanya, dikutip pada Minggu (5/12/2021).

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Sri Mulyani menuturkan Presidensi G-20 memiliki makna penting bagi Indonesia untuk menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk pulih dari pandemi Covid-19. Indonesia juga mendorong negara anggota G-20 memberikan dukungan aktif sehingga ekonomi di semua negara dapat segera pulih.

Terdapat sejumlah isu yang akan dibahas selama Presidensi G-20 pada 2022, seperti penanganan pandemi secara global melalui pemerataan vaksinasi, upaya pemulihan ekonomi, serta kemajuan dan pelaksanaan global taxation principles.

Menurut menkeu, isu pajak internasional akan menjadi salah satu menu utama dalam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) saat Indonesia menjadi Presidensi G-20. Sebab, pembahasan mengenai pajak internasional tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia.

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Terdapat lima topik dalam agenda pembahasan perpajakan internasional di antara negara-negara G-20 antara lain insentif pajak; pajak dan digitalisasi; praktik penghindaran pajak dan transparansi pajak; pajak dan pembangunan; serta kepastian pajak.

Semenjak pertemuan G-20 Juli lalu, diskusi internasional terus menunjukkan perkembangan yang baik sehingga tujuan reformasi perpajakan internasional yang adil semakin dekat.

Misal, terdapat peningkatan jumlah negara anggota OECD/G-20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting yang telah menyetujui solusi dua pilar pajak digital menjadi 136 negara, dari sebelumnya 132 negara anggota.

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Proposal Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Pilar 1 mencakup perusahaan multinasional (multinational enterprise/MNE) dengan peredaran bruto EUR20 miliar dan tingkat keuntungan di atas 10%.

Keuntungan perusahaan multinasional kemudian dibagikan kepada negara pasar jika perusahaan memperoleh setidaknya EUR1 juta (atau EUR250.000 untuk negara pasar dengan PDB lebih kecil dari EUR40 miliar) dari negara pasar tersebut.

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Salah satu perkembangan dari kesepakatan G-20/BEPS Juli 2021 lainnya adalah pengalokasian 25% keuntungan perusahaan multinasional kepada negara pasar.

Jumlah tersebut akan dibagikan kepada negara pasar berdasarkan porsi penjualannya di masing-masing negara pasar tersebut. Pengaturan yang makin konkret itu dinilai menjadi perkembangan baik bagi negara pasar, termasuk Indonesia.

Dengan alokasi 25%, artinya sistem perpajakan menjadi lebih adil dibandingkan dengan saat ini saat tidak ada alokasi pajak untuk negara pasar tanpa adanya bentuk usaha tetap (BUT).

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terbitkan PP Soal Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Sementara pada Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), akan mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global.

Pilar 2 mengenakan tarif pajak minimum 15% bagi perusahaan multinasional yang memiliki omzet senilai EUR750 juta atau lebih. Dengan Pilar 2, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi.

Dalam laporan berjudul Statement on A Two-Pillar Solution to Address Tax Challenges Arising From the Digitalization of the Economy, OECD menilai Pilar 2 akan melindungi hak negara berkembang untuk mengenakan pajak atas penghasilan tertentu seperti bunga dan royalti minimal 9%. (rig)

Baca Juga: Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

Topik : menkeu sri mulyani, sektor hulu migas, konsensus pajak global, ketentuan perpajakan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021