Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Genjot Investasi, Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh 3 Aspek Ini

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Upaya untuk meningkatkan investasi masih menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dinilai tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam melakukan terobosan kebijakan untuk menggenjot investasi setidaknya dibutuhkan tiga aspek, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan kuasi-fiskal, dan kebijakan nonfiskal.

“Optimalisasi dalam menarik investasi seharusnya ini tandem antara fiskal, kuasi-fiskal, dan non fiskal,” katanya dalam diskusi bertajuk 'Menuju 5 Besar Dunia: Jejak Langkah Tim Ekonomi Kabinet 2014-2019', Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan dari arena kebijakan fiskal, terdapat tiga agenda yang harus dilakukan oleh otoritas. Pertama, membuat belanja terarah dan efisien dalam mendukung investasi.

Kedua, memberikan insentif perpajakan, baik yang bersifat umum maupun sektoral. Ketiga, mengarahkan penggunaan belanja transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung iklim investasi.

Sementara, kebijakan kuasi-fiskal banyak berkutat pada alokasi anggaran negara yang dipisahkan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran BUMN dan BLU sebagai fasilitator investor asing masuk ke dalam negeri.

Baca Juga: Mencermati Insentif Pajak Principal Hub Malaysia

“Kuasi-fiskal juga dilakukan dengan membantu pemda dalam mengembangkan potensi sektor stategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.

Selanjutnya, kebijakan nonfiskal juga turut andil dalam menggenjot investasi asing. Faktor ini kerap menjadi momok bagi investor untuk masuk ke pasar domestik. Oleh karena itu, sambungnya, efisiensi kebijakan melalui deregulasi dengan mempermudah prosedur investasi sangat dibutuhkan.

“Selain itu penting juga melakukan pendalaman pasar keuangan,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

“Optimalisasi dalam menarik investasi seharusnya ini tandem antara fiskal, kuasi-fiskal, dan non fiskal,” katanya dalam diskusi bertajuk 'Menuju 5 Besar Dunia: Jejak Langkah Tim Ekonomi Kabinet 2014-2019', Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan dari arena kebijakan fiskal, terdapat tiga agenda yang harus dilakukan oleh otoritas. Pertama, membuat belanja terarah dan efisien dalam mendukung investasi.

Kedua, memberikan insentif perpajakan, baik yang bersifat umum maupun sektoral. Ketiga, mengarahkan penggunaan belanja transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung iklim investasi.

Sementara, kebijakan kuasi-fiskal banyak berkutat pada alokasi anggaran negara yang dipisahkan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran BUMN dan BLU sebagai fasilitator investor asing masuk ke dalam negeri.

Baca Juga: Mencermati Insentif Pajak Principal Hub Malaysia

“Kuasi-fiskal juga dilakukan dengan membantu pemda dalam mengembangkan potensi sektor stategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.

Selanjutnya, kebijakan nonfiskal juga turut andil dalam menggenjot investasi asing. Faktor ini kerap menjadi momok bagi investor untuk masuk ke pasar domestik. Oleh karena itu, sambungnya, efisiensi kebijakan melalui deregulasi dengan mempermudah prosedur investasi sangat dibutuhkan.

“Selain itu penting juga melakukan pendalaman pasar keuangan,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?
Topik : investasi, kebijakan fiskal, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:45 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 18:54 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 16:28 WIB
KORPORASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA